Pranala.co.id (Gorontalo) – Kasus skandal dugaan korupsi pengadaan lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), dinilai masi kurang serius, hal ini disampaikan salah satu Advokat muda, Hasnia Mangung pada acara Ngobrol Perkara Korupsi oleh Cipayung Plus. Sabtu (11/1/2020).

Menariknya, acara tersebut dihadiri oleh para aktivis mahasiswa antara lain ; GMNI, HMI, IMM, PMII, KMHDI, GMKI, LMND dan KAMMI yang tergabung dalam Cipayung Plus.

Sebagai Narasumber, Hasnia Mangung mengatakan, Korupsi sudah sangat luar biasa efeknya terhadap bangsa kita, labeling kepastian hukum dan asas praduga Tak bersalah, belum ada kejelasan. Ketika sebuah persoalan ini tidak ada penyelesaiannya atau didiamkan, maka masyarakat tidak akan percaya lagi pada penegak hukum.

“Saya menilai proses ini masi stengah – stengah, karena mereka masi menunggu pihak – pihak lain dalam mengaudit kerugian tersebut. kita hanya mengetahui status TSK pada dugaan ini hanya 4, namun setelah itu kita tidak tau arahnya kemana.” Ujar Praktisi Hukum itu.

Lanjutnya, Menjadi persoalan besar ialah 4 orang yang ditetapkan TSK belum jelas persoalan statusnya, kepastian hukum tentunya sesegera mungkin memeriksa orang – orang yang ditetapkan sebagai TSK untuk diperhadapkan dipengadilan guna mendapatkan proses pemeriksaan.

“Semoga status TSK seseorang yang sudah melekat pada dirinya, secepatnya mendapatkan kepastian hukum, supaya masyarakat juga tidak terombang ambing, dan tidak mengalami distres terhadap penegak hukum.” Tegasnya.

Hasnia menambahkan, positif thinking terhadap penegak hukum, kemungkinan distatuskan sebagai TSK, tetapi belum dilakukannya penahanan, karena belum ada audit dari BPK dan BPKP. Perlu diketahui putusan mahkamah konstitusi mengatakan, untuk tindak pidana korupsi harus ada namanya kerugian yang nyata atau aktual loss, bukan potensial loss.

“Jadi aktual loss itu hanya dibuktikan dengan hasil audit dari BPK, untuk menstatuskan seseorang sebagai TSK perlu kita melihat peraturan mahkamah konstitusi. Kalau dulu, kita melihat kerugian negara hanya melalui potensial loss, artinya kalau sudah ada potensi kerugian negara, seseorang sudah bisa dikatakan sebagai TSK, menjadi bukti bahwa negara sudah dirugikan. Tetapi untuk saat ini, harus ada bukti nyata yang menuliskan, menerangkan dan menegaskan ada kerugian negara dari hasil audit lembaga yang diakui oleh Undang – undang untuk mengaudit kerugian Negara dalam hal ini BPK.” Terangnya.

Hasnia menilai secara subjektif, penegakkan dan proses penyelesaian masih terbilang setengah – setengah, positif thinkingnya, kemungkinan penegak hukum kita masi menunggu hasil kerugian negara yang berupa aktual loss dari hasil audit BPKP untuk bergerak mencari pihak – pihak lain yang bertanggung jawab dalam hal ini.

“Saya melihat, 4 orang yang ditetapkan TSK itu masih kurang, dan ada kemungkinan, kedepannya masi ada pihak – pihak yang akan distatuskan sebagai TSK yang memang terlibat, apalagi kalau sudah keluar hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Karena bicara soal pembebasan lahan ini tentunya tidak mudah, bukan hanya satu ataupun dua orang saja yang terlibat disitu.” Tutupnya.