Pranala.co.id – Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo satu – satunya di Indonesia yang menggunakan mekanisme pemilihan yang melahirkan beberapa lembaga diantaranya lembaga penyelenggara, lembaga pengawasan, lembaga persidangan dan lainnya,

Sempat dikabarkan, pemilihan serentak tersebut beroleh apresiasi dari Kemendagri Melalui Dirjen Bina PMD Dr. Yusharto Huntoyungo, dikarenakan meruju pada regulasi Perda dan pebub. serta diharapkan menjadi rujukan daripada Daerah – Daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Pantauan awak media sejauh ini pemilihan serentak tersebut terus melangsungkan berbagai persidangan terkait sengketa pilkades. Berbagai mekanisme yang dilangsungkan tersebut membuat publik bertanya – tanya akan mekanisme yang dilangsungkan, tak hanya itu, mekanisme dalam Pilkades juga mendapat tanggapan dari seorang akademisi Hukum di salah satu Universitas Swasta di Gorontalo.

Menurut Albert Pede, S.H, MH, beberapa lembaga yang dibentuk dalam proses penyelesaian sengketa Pilkades ini  cenderung orangnya sama, nah apakah hadirnya beberapa lembaga yang di motori oleh orang yang sama tersebut  akan mampu mempertahankan independensinya. jika berkaca pada Pilkada, lembaga penyelenggara (KPU) orangnya berbeda dengan orang – orang yang berada di Bawslu sebagai lembaga pengawasan.

“Hadirnya KPU dan Bawaslu yah orangnya berbeda dan lembaga tersebut sesuai amanah Undang – undang, jika 4 lembaga yang dibentuk ini cenderung orangnya sama sehingganya dia yang mengawasi dia juga yang menyelenggarakan, maka bisa dikata jeruk makan jeruk, nah apakah akan mampu mempertahankan independensinya”. Tegas Albert.

lanjutnya, paling penting yang harus dijelaskan oleh PMDes adalah  transparansi dari 4 lembaga yang dibentuk ini bagaimana mekanisme yang di bangun itu dan berdasarkan aturan yang mana. kita bicara hukum acaranya, bagaimana dia beracara mulai dari proses penyelidikan, penyidikan serta kewenangan mereka bisa sampai dimana jika ada persidangan terkait sengketa, kewenangan mereka sampai dimana dan di atur dalam undang – undang yang mana.

semisalkan persoalannya, apakah  sidang sengketa dugaan money Politic didalam pilkades itu dapat membatalkan suara, ingat dan hati – hati tindak pidana yang diproses  oleh pengadian maupun kepolisian berbeda dengan proses administrasi yang diproses oleh Mahkamah Konstitusi, nah jika Pilkades bagaiamana 4 lembaga mengatur ini dan rujukannya apa?

” saya kira harus jelas ke publik, publik harus tau mekanisme yang dibangun ini dasarnya darimana dan bagaimana tahapannya, saya kira sejauh ini itu tidak pernah dibuka sama sekali, semisalkan unsur Money politic di pilkades itu apa sih, sama tidak dengan unsur money politic yang diatur dalam Undang -undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sementara Pilkades diatur dalam turunan UU Desa kemudian dijabarkan dalam peraturan daerah (PERDA) dan ditindak lanjuti secara tekhnis oleh Peraturan Bupati. jikalau UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, itu sanksi pidananya juga kan lain. Merujuk dari beberapa regulasi yang ada seharusnya Pilkades juga ada rambu – rambunya dan rujukannya jelas. jelas Pilkades tahun ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki termasuk mekanisme – mekanismenya muali dari proses bakal calon sampai pada tahapan bagaimana menyelesaikan sengketa.” Tegasnya.

Lanjut kata Albert, Pemerintah daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, mereka harus mampu menjelaskan ke Publik jikalau terjadi sengketa Pilkades maka mekanisme yang dibangun seperti apa, supaya masyarakat tau, contoh studi kasus, ada salah satu bakal calon yang di diskualifikasi oleh panitia hanya karena persoalan salah centang, masalah yang tekhnis, bukan masalah yang dipersyaratkan di di dalam peraturan perundang – undangan hingga bakal calon tersebut di diskualifikasi. ini terkait hak orang, maka perlu adanya kehati- hatian, nah mekanisme yang mereka bangun itu seperti apa, ternyata beberapa bakal calon tidak paham mekanisme, bagaimana mereka menuntut haknya mereka, ketika mereka mendapatkan masalah seperti itu, pada ujungnya ternyata ada blangko yang disiapkan oleh panitia tapi tidak disosialisasikan, nanti pada saat bakal calon sudah berontak baru diberi tahu cara pengisian blangko.

Dirinya juga menambahkan, Kita seakan ingin mencapai Demokrasi yang baik, tapi masih menggunakan cara – cara yang tidak baik, padahal bicara soal Pilkades, Desa ini ujung tombak, seharusnya sistem demokrasinya yang harus diperbaiki di Desa itu, jikalau sistem berdemokrasi di Desa itu bagus maka dengan sendirinya ke atas (Birokrasi) akan berjalan bagus pula.

seharusnya Pemda harus lebih cermat dan lebih detail dalam menjelaskan pembuatan peraturan tentang bagaimana mekanisme dari bakal pencalonan termasuk menghadapi sengketa Pilkades, semisalkan, sengketa Pilkades ini dikategorikan sengketa apa, apakah sengketa administrasi, ataukah sengketa pidana, nah bagaimana mereka menyelesaikan ini, kalau di Pilkada jika terjadi sengketa, ada Bawaslu dan Sentra Gakumdu, kalau di Pilkades bagaimana dan apa rujukannya.

Albert juga mengatakan, perlu ada pengkajian kembali terkait mekanisme Pilkades, studi kasus yang terjadi, beberapa hari kemarin sidang persoalan sengketa Pilkades itu tertutup, bahkan beberapa Wartawan terkesan dihalangi saat peliputan, padahal itu harusnya dibuka, Mahkamah Konstitusi saja jika persidangan terbuka untuk umum, masa desa harus tertutup. berarti bisa diduga ada sesuatu yang disembunyikan.

“tidak adanya transparan atas mekanisme Pilkades ini tentu membuat banyak pertanyaan ditengah Publik, seharusnya 4 lembaga yang dibuat itu yang dipimpin oleh BPMDes dia mampu menjelaskan hl – hal tersebut kepada Publik seperti apa kerangka yang dibangun dalam proses menciptakan demokrasi ditingkatan Desa supaya publik tidak lagi ragu.” Tandasnya.