Pranala.co.id (Limboto) – Menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam hal memaksimalkan anggaran penanggulangan bencana (APBDES) tahun 2020, minimal Rp. 50.000.000, yang akan diperuntukkan dalam ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan imbas sosial ekonomi,akibat covid -19. Hal tersebut langsung ditindak lanjuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se-Kabupaten Gorontalo.

Mathias tamulu, Selaku Kepala Bidang Penataan Keuangan dan Aset Desa mengatakan, pergeseran anggaran termasuk dalam belanja tidak terduga yang diatur dalam Perkades dan dasarnya tertera pada permendagri 20 tahun 2018 terkait dengan Perdes APBDes 2020 pada pasal 5 dan 6 yang menjelaskan tentang belanja tidak terduga, hal tersebut termasuk wabah covid-19 yang secara tidak direncanakan.

Lebih lanjut, Maka dari itu desa – desa tidak perlu meminta persetujuan dari BPD dalam hal ini, hanya pemberitahuan saja atas pergeseran anggaran tersebut dan kepala desa wajib membuat peraturan kepala desa, dan tentunya BPD harus tau, dalam aturannya seperti itu.” Tuturnya.

Terkait dengan regulasi pemberian bantuan sembako kepada masayarakat, tentunya Kepala Desa dalam hal ini tidak perlu dan tidak diwajibkan mengumpulkanm Kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat, hal itu dikarenakan sudah adanuya Basisis Data Terpadu (BDT) yang berada di Dinas Sosial. Nah data tersebut yang nantinya akan dipakai dalam penyaluran kebutuhan pangan tersebut.

Lebih lanjut ia pun menjelaskan, jika ada Desa yang mengumpulkan KTP masyarakat saat penyaluran, tentunya desa tersebut melenceng dari edaran yang telah disampaikan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Gorontalo, hal ini pula sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa penyaluran tersebut menggunakan BDT,dikarenakan hal itu juga menjadi ukuran yang sebenarnya.

“jika ada Desa yang melakukan penyaluran tidak sesuai edaran tentunya saat ini belum diberi sanksi namun kita akan lihat hal ini dikemudian hari, yang pastinya ada sanksi dari Bupati dalam hal ini termasuk DPMD. Tentunya pembagian ataupun penyaluran sembako ini harus selektif dan harus sesuai edaran.” Tegasnya. Rabu (1/4/2020)

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk edaran DPMD terkait pergeseran minimal 50 juta, tapi jikalau ada Desa yang menggeser dananya lebih dari 50 juta tidak menjadi masalah, karena hal itu sesuai kebutuhan masing-masing, yang penting diprioritaskan untuk sembako dan APD, apapun yang terkait dengan Coronavirus tentunya itu yang dilakukan.

Ada beberapa Desa yang belum ada anggarannya, atau tahap satu, maka kita wajibkan untuk meengambil dana silva-Nya kartena semua Desa ada silva tahun 2019. “pakai dulu dana itu, karena ini sudah mendesak sifatnya, maka dana talangan itu yang di pake dulu dan ketika dana tahap satu sudah ada maka dana silva tadi digantikan.

“karena ini belum waktunya melakukan perubahan, nanti dibulan september perubahan tersebut,jadi masih sifatnya pergeseran, nah apa yang digeser tadi nantinya kita akan bawa di perubahan.” Tuturnya.

Mathias pun m,engungkapkan sudah ada 151 Desa yang telah melakukan pergeseran, dan terdapat 40 Desa yang belum melakukan pergeseran