Pranala.co.id (Gorontalo) –Aliansi Barisan Rakyat Bersama Rakyat (BarBar) duduki Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. (20/7/2020).

Dari pantauan pranala, aliansi Barbar tersebut diterima langsung ketua DPRD dan jajaran komisi. Audience tersebut sempat adu argumentasi antara pihak perusahaan dan para aliansi mahasiswa serta imigrasi.

Aliansi juga menyampaikan dalam audience tersebut beberapa tuntutan diantaranya, penolakan keras kedatangan TKA di bumi Gorontalo, Perjelas HGU, Kejelasan Amdal, jaminan sosisal tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

Hidayat Musa Koordinator aksi mengatakan, terindikasi perekrutan Tenaga Kerja Asing terindikasi tidak jelas, ditinjau dari  RPTKA perusahaan tidak jelas, hal ini ditinjau dari data yang tidak bisa disampaikan oleh pihak perusahaan hingga molornya waktu audience.

“Kami merasa ini miris, perusahaan yang begitu besar, namun RPTKA nya tidak jelas prosedurnya bagaimana, apalagi tadi sempat disebutkan, bahwa pengurusan RPTKA itu diurus oleh Kontraktor, saya kira ini miris, sampai kapanpun kami menolak TKA masuk ke Serambi Madinah Jelasnya.

Lanjutnya, masuknya Tenaga Kerja Asing di wilayah gorontalo terbilang begitu banyak, sementara tenaga kerja lokal begitu sedikit, dan mirisnya lagi, 12 orang tenaga kerja lokal di PHK secara sepihak, sementara mereka hanya melakukan kesalahan yang tidak begitu fatal dalam hal ini ketidak hadiran beberpa hari dalam pekerjaan. Termasuk pekerja lokal itu hanya di perintahkan untuk mencuci saja.

Sementara itu, Fahmi menambahkan, Aliansi melihat DPRD tidak mampu mengawasi persoalan perusahaan tersebut, ada masalah besar tapi tidak ada pengontrolan terkait masalah besar ini.

“sebagai mahasiswa kami melihat, DPR adalah lembaga yang memiliki power, akan tetapi hari ini terbukti, DPR tidak mampu mengurusi persoalan yang besar ini. Jika hal ini tidak selesai, maka kita akan selesaikan hal ini secara adat.” Jelas Fahmi aliansi Barbar.

Jaya Saputra Kadiv Imigrasi menambahkan, terkait sistem perekrutan dasar TKA tentunya ditinjau dari jelasnya RTPKA perusahaan. Sementara Jumlah TKA yang masuk ke wilayah Gorontalo berkisar 138 jumlah keseluruhan dan sudah termasuk dengan jumlah yang ketambahan.

“Namun ketambahan tersebut masi di karantina, jika berkasnya tidak sesuai maka tentunya TKA tersebut di kembalikan ke Negaranya.” Jelasnya.

Sementara itu Tomas mopili mengatakan Perusahaan besar, sementara kontraktor menunjuk begitu saja tenaga kerja dan tidak diketahui oleh owner, Maka tentunya ini tidak bisa dipercaya.

“Terindikasi ada yang disembunyikan ini, karena bukti – bukti terkait RPTKA dan lainnya tidak bisa dihadirkan” Tutupnya.