Pranala.co.id (Gorontalo) – Aliansi masyarakat korban banjir bersatu lakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam pantauan pranala, masyarakat menginginkan aksi tersebut di terima langsung oleh Gubernur dan Ketua DPRD Prov.Gorontalo, namun aksi tersebut diterima oleh Asisten 1 dan Sekretaris Dewan.

Agung Datau selaku Koordinator aksi mengatakan, sampai dengan hari ini masyarakat yang juga sebagai korban banjir melihat tindakan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota sampai dengan hari ini belum terlihat nyata.

“Kami meminta kepada Gubernur untuk melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir yang terjadi di beberpa kelurahan di Kota Gorontalo maupun yang berada di provinsi gorontalo khususnya pembuatan tanggul dan kami meminta perhatian beliau terkait gunung yang dijadikan tambang Gorontalo Mineral, dan data yang ada di kami bahwa gunungnya sudah botak sehingga ketika hujan, kami yg ada di diwilayah perkotaan dan bagian bonebolango jadi korban ketika banjir.” Jelasnya.

Lanjutnya, sebagai massa aksi dari aliansi korban banjir, merasa sangat kecewa karena yang menerima aksi bukanlah Gubernur namun hanya asisten 1, padahal kami berharap besar yang menerima adalah Gubernur sehingga apa yang menjadi tuntutan bisa langsung tersampaikan tanpa melalui perantara.

Lanjutnya, Solusi Gubernur dalam menangani banjir, berupa karung yang terisi pasir memang menjadi solusi saat itu dan yang dipekerjakan itu ialah masyarakat setempat dengan di upah perkarungnya sebesar Rp. 5.000.000 akan tetapi hal ini sangat menyiksa masyarakat.

Foto : Poin Tuntutan Massa Aksi

“Kami berharap ada gerakan cepat guna menghadirkan alat – alat besar yang ada di PUPR, agar becek, genangan air dan tanggul tentu segera selesai.” Tegasnya.

Saat banjir melanda beberpa daerah, Pemerintah menyampaikan bahwa bele limbui sangat terbuka lebar untuk dijadikan sebagai hunian masyarakat, akan tetapi bele limbui tertutup dan masyarakat hanya tidur diluar, bahkan ketika sudah lapar, masyarakat masi diharuskan mengurus administrasi termasuk pas photo dan lainnya, padahal ini dalam keadaan darurat.

Pengurusan administrasi, secara tidak langsung hal ini sangat meresahkan karena mengingat saat itu dalam keadaam darurat.

“Akibat tidak adanya perhatian pemerintah, ada beberapa masyarakat setempat yang meninggal karena kwalahan mengurusi banjir, Harus menunggu berapa lagi masyarakat yang meninggal baru mau diperbaiki tanggul tersebut.” Tegasnya.

Lanjut Agung, selain perbaikan tanggul, dan tambang Gorontalo mineral, aliansi ini juga meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat mencarikan solusi terhadap rumah masyarakat yang hanyut dan rusak diakibatkan banjir bandang.

Sementara itu Asisten 1 Provinsi Gorontalo Sukri Botutihe saat menerima massa aksi mengatakan, aspirasi akan segera disampaikan kepada Gubernur.

“Jika masyarakat ingin audience langsung dengan Pak Gubernur bisa saja, akan tetapi 2-3 hari kedepan pak gubernur tidak berada di gorontalo, karena beliau masi akan mempresentasikan masalah banjir ini ke Bappenas.” Tutupnya. (RT)