Pranala.co.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum langsungkan Rapat Kerja Teknis, penanganan, pelanggaran dan penyelesaian Sengketa proses pemilihan, untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gorontalo, tepatnya di Hotel Grenn Q Kota Gorontalo Tahun 2020, rabu (19/8/2020).

Keynote Speaker  Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ahmad Abdulah mengatakan, sengketa secara cepat ini adalah hal yang baru, sebelumnya tidak di atur, namun ada beberapa kasus di lapangan harus di lakukan secara cepat dan itu perlu diatur.

“Ini adalah Persiapan apa bila di tahapan kampanye, mereka di bekali untuk penyelesaian sengketa secara cepat antar peserta di lapangan dan mereka di beri mandat untuk penyelesaikannya”Uangkap Ahmad Abdulah.

Harapan Ahmad Abdulah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan dengan lancar dan Bawaslu setiap Kecamatan yang mengikuti pelatihan hari ini bisa menjalankan tugasnya masing-masing.

Muhamad fajri arsyad anggota Bawaslu sebagai yang juga sebagai Kordinator Devisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengatakan, memang Bawaslu di penyelenggaraan pemilihan kemarin, belum ada peraturan penanganan, pelanggaran dan penyelesaian Sengketa secara cepat.

Pernyataan Muhamad fajri arsyad, peraturan ini baru saja di rilis oleh Bawaslu yang berkaitan dengan Peserta, itu dapat di selesaikan secara cepat, oleh Pengawas di Tingkat kecamatan.

” oleh karena itu, kegiatan ini kami langsungkan untuk memperkuat kapasitas pengawas di tingkat Kecamatan, agar saat menghadapi kampanye, mereka sudah tau apa yang akan di lakukan dan penanganannya terhitung cepat terhitung selama tiga hari,” ujar Muhamad fajri arsyat.

Muhamad fajri arsyat menjelaskan, peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 terkait, penyelesaian sengketa secara cepat melalui Undang undang No 10 Tahun 2006.

” Teman-teman penyelenggara yang mengikuti pelatihan, bukan hanya bermodalkan pengetahuan secara regulasi, tapi di latih untuk memberikan penekanan secara mandiri, sesuai ketentuan undang-undang, diberikan kewenangan melakukan tugasnya secara mandiri dan disaat tahapan pilkada, intergritas penyelenggara itu lebih di tingkatkan lagi,” Tutupnya.