Pranala.co.id (Kota Gorontalo)- Perguruan Tinggi Swasta ternama di Provinsi Gorontalo, Universitas Ichsan Gorontalo yang dikabarkan Setelah beberapa bulan kemarin sempat menerima sanksi dari LLDIKTI, ternyata tidak berefek jera bagi para oknum, namun hal ini terulang kembali.

Berdasarkan informasi yang berkembang di mahasiswa, setiap mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, akan membayar uang bimbingan diluar dari pembayaran Proposal/Skripsi dengan kisaran Rp. 1.500.000 perbimbingan, bagi yang mampu dan bagi yang kurang mampu di haruskan membayar Rp. 750.000 dengan persyaratan melengkapi 4 berkas yaitu Foto Copy Rekening listrik, foto rumah, keterangan tidak mampu dan Slip gaji orang tua.

Terkait hal itu, beberapa mahasiswa angkat bicara menyoal pembayaran  tersebut.

Menurut AD salah satu mahasiswa mengatakan, informasi yang didapatkan dari fakultas (Fisip), bahwa pembahasan untuk pembayaran bimbingan ini, karena melihat beberapa dosen yang memiliki jam terbang yang tinggi. Serta wacana ini kemarin sudah dirapatkan oleh jajaran fakultas, bertempat di aula.

” tentunya in akan diterapkan dan itu disampaikan oleh salah satu dosen. Mirisnya pembahasan itu kita sebagai mahasiswa tidak diikutsertakan, dengan alasan hal ini akan disosialisasikan ke mahasiswa, serta Wadek 1 juga sudah bahasakan ke kita yakni, kalau memang kau komplen begitu, sekarang dasarnya, kalian mau atur fakultas atau fakultas yang atur kalian.” Ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jikalau pembayaran ini di sepakati ya bisa saja, hanya saja apa keuntungan buat mahasiswa, karena pembayaran ini hanya kepada pembimbing, kalau ini diberlakukan, maka tidak usah lagi diterapkan metode penelitian, langsung bimbingan saja, kan sudah di bayar logisnya begitu.

Sementara itu ditempat berbeda salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, informasi yang saya dapatkan dari pihak terkait, bahwa kebijakan ini dibuat agar dosen pembimbing semakin rajin.

“Saat kami beberapa mahasiswa, konsultasikan hal ini dengan pihak dosen, mereka menyampaikan bahwasahnya, difikom juga akan diberlakukan seperti ini tidak hanya di jurusan ilmu pemerintahan. Intinya mahasiswa tetap bayar uang bimbingan, sementara uang kartu ujian saja sampai dengan hari ini masih berkisar Rp. 300.000, tentunya, mahasiswa sangat dibebankan.” Tegasnya.

Salah satu narasumber yang juga mahasiswa, di tempat yang berbeda, menambahkan, jika ada pungutan untuk Rp. 1.500.000, maka pertanyaan mendasar, anggaran itu akan dialokasikan kemana, supaya jelas. “Kalau begini maka kami sangat menolak.”tuturnya.

Saat ditemui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dr. Arman mengatakan, Kabar yang beredar itu hanya kabar – kabar burung, dan belum disahkan.

“ini masi akan kita bicarakan dengan mahasiswa, kalau mereka sepakat, maka kita jalankan, tapi kalau tidak, yaa tidak jadi.”tuturnya dengan penuh ketegangan. Selasa (11/2/2020)

Ketika ditanyakan terkait kebenaran isu yang beredar, ia pun mengatakan isu apa ini, itu tidak betul, hal ini masi dalam survei apakah mahasiswa dan dosen setuju atau tidak terkait hal ini.

“Untuk rapat kemarin itu hanya pembahasan akreditasi, bukan soal pembayaran kepada pembimbing. Ini hanya isu saja, Namanya kebijakan itu, tentu harus kita bicarakan kepada semua, termasuk mahasiswa, ini bukan wacana, tapi akan dirapatkan dengan mahasiswa. Jangan percaya dengan isu yang beredar.” Tuturnya dengan terbata – bata sambil berjalan.