Pranala.co.id (Limboto) – Dalam rangka memastikan penerapan Norma Perilaku Baru ( NP- Baru), Bupati Gorontalo memprogramkan peninjauan semua dinas instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

Kali ini, Kamis (25/06/2020), orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo itu menyambangi dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Seperti biasa kegiatan kunjungan Bupati Nelson itu diawali apel pagi bersama dan dilanjutkan dengan peninjauan – peninjauan wilayah kantor tersebut termasuk evaluasi program kerja.

“ Kita hari ini berada di dinas nakertrans dan ini bagian yang saya sudah programkan untuk berkunjung keseluruh dinas dalam rangka peninjauan penerapan NP- Baru sekaligus mengevaluasi program, “ Kata Bupati Nelson saat ditemui usai kegiatan itu.

Kenapa evaluasi program, Nelson mengatakan karena sudah bertepatan pada bulan juni.

“ tadi ada tatapan langsung dengan seluruh pimpinan dan staf ASN disini berbagai hal terungkap dan pada intinya disnakertrans berjalan dengan baik programnya,” Kata Nelson Lagi.

Akan tetapi, Nelson mengingakatkan beberapa hal yang harus digenjot terutama harus memiliki data yang baik, membuka tenaga kerja dan kolaborasi. Termasuk kata dia lagi, soal transmigrasi berjalan baik tapi juga beberapa hal diperbaiki antara lain aset.

“ Banyak tanah-tanah milik transmigrasi tidak punya sertifikat dan ini yang digenjot untuk diperbaiki kedepan, “ Tutur Nelson.

Berikut, lanjut Nelson kaitanya dengan sumber daya manusia dan fasilitas. “ Ini juga masih kurang sehingga kita terus dorong SDM disini termasuk fasilitasi khusunya BLK terutama,” Ungkap Nelson

“ BLK sebagai tempat kita belajar terutama bagi orang –orang keluar sekiolah karena dia lebih pada non formal mendorong kompetensi dan lapangan kerja,” Sambung Nelson.

Sementara itu, kadis nakertrans Titiyanto Pauweni berharap ada penguatan dan peningkatan yang pertama tentang produktivitas kesenjangan antara angka pengangguran dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang sedikit.

“Maka kemungkinan besar itu artinya ada tenaga kerja yang ada pekerjaan ada gaji tetapi tidak sesuai UMP, dia masih dianggap miskin yang kedua menyangkut penyetaraan jabatan struktural fungsional cara kerja itu butuh mediator-mediator.
Dikita sendiri hanya ada dua orang itu pun akan kita laksanakan kegiatan karena mereka tdilatih selama 7 bulandan kita juga butuh struktur, kekurangan struktur di BLK karena di kita ada di struktur tetapi kita pinjam dari kota Gorontalo dan provinsi Gorontalo,” ujar Titian.

“Tapi satu komputer satu itu masih sangat kurang kita butuh seluruh kompetensi kompetensi 2 mungkin ada 40 orang itu diperlukan agar supaya kita sudah bisa melayani seluruh tenaga kerja di Kabupaten maupun provinsi bahkan mungkin karena statusnya kita masih istilahnya mengikuti di Makassar anggaran di BLK Makassar tidak dapat kuota program kegiatan pelatihan,” tandasnya.

Terkait transmigrasi, urbanisasi, kata kadis, akan dilakukan distribusi lagi dan pengukuran kembali seluruh aset yang kemarin baru selesai 445 bidang lahan yang akan diterbitkan sertifikat tanah dari sekarang tinggal menunggu Kapan sertifikasi cair.