Pranala.co.id (Deprov) – maraknya kasus narkoba di Provinsi Gorontalo, menjadi permasalahan yang tiada hentinya, hal ini di seriusi oleh Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan melakukan kunjungan kerja di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo, Jumat (22/11/2019).

Tim reses Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Gorontalo, lakukan pertemuan bersama pihak BNNP, Rombongan tim Reses Dapil Kota Gorontalo diterima oleh muchars Daud, SE,MAp selaku kepala bidang pencegahan P2M, beserta jajaran Kepala sub bagian BNNP.

Usai diterimanya, rombongan DPRD Provinsi Gorontalo melangsungkan rapat yang dipimpin langsung oleh AW.Thalib, didampingi oleh Fikram AZ Salilama, Adhan Dambea, Erwinsyah Ismail, Meyke Camaru, Arifin Ali dan Indri Dunda.

Adapun pembahasan dalam rapat tersebut, terutama langkah dan upaya pemberantasan maraknya kasus pengguna Narkoba di Provinsi Gorontalo.

Foto : Ist

Fikram AZ Salilama mengatakan, selama ini BNNP hanya terfokus kegiatan pemberantasan kepada para pengedar, bahkan anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah pun demikian, BNNP seyogyanya melakukan upaya bagaimana ada program terhadap pencegahan kepada para pemakai.

” BNNP coba buat program bagaimana pencegahan kepada para pemakai,” tegas Fikram.

Aleg dari partai Golongan Karya ini berharap, dalam upaya memberantas Narkoba, harus benar-benar dijalankan sesuai prosedur, terutama dalam melakukan pecegahan, penangkapan serta temuan barang bukti.

” jangan sampai barang bukti yang ditemukan sudah tidak sesuai dengan laporan, misalnya yang ditemukan 1Kg yang di laporan ke publik sebagai barang bukti hanya 1ons, jadi jangan sampai ada pratek seperti ini, ” harap Fikram.

Menanggapi hal ini, Dra. Maria jeanne tanzil, selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Gorontalo, menjelaskan, memang saat ini Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) tidak aktif, disebabkan minimnya SDM serta Fasilitas, terutama untuk yang direhabilitasi, ruangan untuk konseling saja tidak memiliki ruangan, serta membutuhkan kerjasama dengan mitra kerja BNNP untuk bisa membantu dalam hal pencegahan Narkoba.

” kami sangat kekurangan SDM, perlu ada bantuan dari pihak pemerintah Daerah,” jelasnya.

Lain hal yang disampaikan Budi kurniawan Kiyai, selaku Kasie Penguatan Lembaga rehabilitasi, untuk Perda 04 tahun 2016 tentang narkoba yang telah di sahkan DPRD Provinsi Gorontalo, diwajibkan pemerintah daerah meningkatkan pelayanan.

Dari hasil yang dikuatkan oleh BNN dari tahun 2016 sampai 2019 ada 25 lembaga yang siap melayani rehabilitasi, untuk RSUD sebagai tempat rehabilitasi, puskesmas ada 16 instansi, namun hal ini tidak maksimal berjalan, disebabkan kurangnya sosialisasi yang tidak di dukung dengan SDM.

” saya rasa ini bisa jalan, jika SDM memadai, kami sudah melakukan upaya untuk memberikan pelatihan berupa penguatan SDM, namun orang-orang yang kita latih, sering dipindahkan tugas, sehingga perlu peran dari Pemerintah Daerah untuk mendukung hal ini,” jelasnya.

Ketua tim reses Dapil Kota Gorontalo AW Thalib, mengungkapkan, kasus Narkoba saat ini yang ditangani oleh BNNP Gorontalo sebanyak 10.600 kasus, yang tertangani sebanyak 1.200 kasus, sehingga masih ada 9.400 kasus yang belum tertangani, ini akan jadi ancaman bagi kita semua jika tidak ditangani.

” Di khawatirkan jangan sampai penanganannya lambat, maka bisa jadi akan bertambah, maka Pemerintah bersama instansi yang ditugaskan agar segera menerapkan Perda 04 Tahun 2016.” Tutupnya.