Pranala.co.id (Limboto) – Pencegahan dan penanggulangan Coronavirus (Covid-19) terus dimaksimalkan mulai dari diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga berujung pada penerapan New normal (berdamai dengan covid-19).

Wacana penerapan new normal  akhir – akhir ini, menimbulkan tanda tanya besar dan kebingungan  ditengah masyarakat, disatu sisi, pemerintah masih memberlakukan PSBB, tetapi pada sisi lain, pemerintah ingin menerapkan new normal .

Kesimpangsiuran ini sering disebut menjadi sumber ketegangan aparat dan masyarakat,di satu sisi, Mall dan tempat perbelanjaan dibuka, sementara mesjid dan tempat ibadah masi harus ditutup. Hal tersebut tentu menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jemaah.

Menariknya, wacana penerapan new normal terus disosialisakan kepada masyarakat luas di wilayah Gorontalo, namun mirisnya pasca PSBB jilid 2, Masyarakat terinfeksi virus tersebut semakin meningkat, hingga jumlah terakhir berkisar 94 orang dinyatakan  positif. Dan dikabarkan PSBB akan memasuki Jilid 3, sementara New Normal terus digaungkan.

Dari pandangan Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), Sri Dewi Nani mengungkapkan,  Penerapan new normal ini kebanyakan kita mengetahui hal ini masi terbilang baru, dipusat saja mereka belum punya konsep yang sudah pas.

“ karena ini terus terang, dari pusat baru memilih 4 daerah dalam penerapan new normal , sementara dari ke 4 tersebut belum ada yang bisa diambil rujukannya semua samarata.” Jelasnya

Lebih lanjut Dewi mengungkapkan penerapan ini tentunya sama – sama masi belajar dengan melihat modul yang diberikan pemerintah pusat, mengambil dari fase ke 2, ke 3 dan seterusnya, intinya dari fase pertama hingga terakhir, kita mendukung apa yang menjadi anjuran pemerintah.

“ tetapi medukung tidak sepenuhnya kita memaksakan, kita bukan menentang pemerintah, tetapi karena ada beberapa hal yang tidak sama antara daerah ditingkat pusat dan daerah di sini, contoh,  pak bupati itu luarbiasa, kenapa, karena bupati kita tidak seperti orang yang otoriter yang harus memaksakan penerapan new normal harus dipaksakan dengan SOP yang ada, tidak seperti itu, beliau lebih membuka peluang kepada semua OPD untuk membuatkan konsepnya nanti minggu depan kita akan lihat, pastinya kosep setiap OPD daerah kita yang berbeda dengan daerah lain.” Jelasnya.

Dewi pun menambahkan, wacana penerapan new normal ataupun  PSBB intinya ada segi positifnya kepada masyarakat, menekan naiknya angka penderita Covid-19, sedangkan New normal memperbaiki keadaan perekonomian yang mulai terpuruk.

Lanjutnya, perlu dipertimbangkan, ketika diterapkannya new normal, bagi dunia pendidikan untuk anak – anak ditingkatan Sekolah Dasar (SD) perlu ada kajian persatuan dokter anak, Se-Provinsi Gorontalo. Serta didukung dengan lembaga kajian dari dunia akademisi. Sehingga penerapan bukan hanya kajian ekonomis semata. Hal ini karena sarana dan prasaraj tiap daerah sangat berbeda satu sama lain.

Konsep yang ada ditingkat pusat misalnya protokol kesehatan sudah memang benar – benar luar biasa, contoh konsep pendidikan, tentu berbeda dengan daerah disini, mereka menerapkan setiap siswa ditingkatan Sekolah Dasar (SD) dianjurkan menggunakan maskersebelum masuk sekolah dan  setiba disekolah diganti dengan masker baru yang disediakan oleh pihak sekolah, dan disediakan semprot anti bakteri kepada siswa dengan model yang tidak menakutkan, termasuk penerapan pengukur suhu sekaligus mendeteksi bebas kuman.

“ artinya protokol kesehatan untuk anak – anak itu sudah mereka sediakan, sekarang kita sudah masuk difase ini, pertanyaannya, kasihan kita ditingkat daerah kalau kita paksa seperti  itu, makanya untuk wilayah Kabupaten Gorontalo tidak 100 persen kita mengikuti nya, tetapi penyesuaian New normal, bukan menharuskan 100 persen. Kita punya model atau ruh sendiri dalam penerapan konsep tersebut. Tidak seperti harus sepenuhnya memaksakan protokol kesehatan yang berada ditingkat pusat. Karena tingkat pusat dan daerah dengan saran pasti berbeda, sehingga orang – orang tua siswa pun ketakutan kalau anaknya harus masuk sekolah, jika kita dalam kondisi zero covid mungkin kita tidak terlalu khawatir seperti ini jika penerapan new normal.” Ungkapnya.

Sementara ditempat berbeda Eman Kadir selaku Sekretaris PTSP Kabupaten Gorontalo menjelaskan, untuk PTSP (perijinan) mengiakan penerapan New Normal sesuai harapan Bupati, namun dengan tetap mengedepankan Protokol kesehatan.

“ untuk pengurusan perizinan kita mengacuh pada pemerintah pusat dengan  memberikan kelonggaran pada para pengurus izin, dan mempermudahnya melalui media digital (OSS) yang ada sehingganya para pengurus izin bisa melangsungkannya dirumah, jika masyarakat yang berada dipelosok desa, tentunya kita memberikan pengalihan dalam hal, kita memberikan leluasa kepada desa untuk meringankan pembuat izin dalam hal ini masyarakat.” Jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, Untuk sosialisasi penerapan new normal kita berkolaborasi dengan pemerintah desa, dan tentunya kita di kab.Gorontalo masi menyesuaikan penerapan ini, dan tentunya ini masi dalam tahap pengkajian mendalam.

Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Haris Suparto Tome juga menambahkan, tentunya penerapan New normal ini lebih kepada penerapan kedisiplinan protokoler kesehatan, salah satunya penggunaan Alat pelindung diri (APD) termasuk pengurangan jumlah kapasitas gedung atau  orang yang beraktivitas  di mall.

“Kominfo  dalam hal ini membatasi pengurusan administrasi dengan menggantinya melalui virtual sehingga orang tidak harus memegang kertas dalam melakukan pengurusan administrasi, karena media yang digunakan, semisal kertas dan pulpen adalah media penyebaran virus corona.” Terangnya.