Pranala.co.id (Gorontalo) – Berdasarkan Undang-undang No 15 tahun 2011 Komisi Pemilihan umum atau KPU ialah salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Serta mengacuh pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf K, tentang syarat bakal calon anggota Legislatif tahun 2019 terkait Frasa Badan lain dalam pasal tersebut yang dinilai masi menjadi polemik.

Menariknya pasal tersebut sangat erat kaitannya dengan syarat bakal calon anggota DPR RI dan DPRD yang dijelaskan didalamnya mengenai frasa badan lain yang harus mengundurkan diri ini seperti apa, pada UU No 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 di jelaskan bahwa setiap Bakal calon DPD RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota harus mengundurkan diri dari jabatannya, termasuk komisaris karyawan pada BUMN, BUMD dan sebagainya dan ada tambahan, menyangkut Frasa Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yakni, APBN dan APBD

Mengingat Pasal ini pernah menjadi sebuah polemik ditengah masyarakat, sehingganya problematika  tersebut diangkat oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dalam sebuah karya ilmiah YANG dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, “Implementasi Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Huruf K, Tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo”.

Selaku Peneliti Fanly Katili mengatakan, Berdasarkan UU no 7 tahun 2017, ada SATU pasal dalam hal ini menurutnya BERAWAL DARI pengkajian Study Club-nya. Ada sedikit kekeliruan, dimana dalam aturan, penjelasan di dalam pasal tersebut  tidak dijelaskannya secara mendetail terkait pasal syarat bakal calon anggota, DPR, serta DPR Provinsi Kabupaten Kota, yang mengatakan bahwa, bagi setiap calon anggota DPR serta DPRD dan lain sebagainya, Diwajibkan untuk mengundurkan diri dari, Kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI,POLRI,BUMN,BUMD dan lain sebagainya, dan adanya Frasa Badan Lain yang tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf K, UU No 7 tahun 2017.

Setelah frasa badan lain tersebut, di sambung dengan kalimat yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dan dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali.

“Dalam KUP Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan badan ialah sekumpulan orang, dan atau modal usaha yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak. sementara yang termasuk pada badan lain, sedikitnya terdapat 20 kategori secara gamblang disebutkan maupun secara implisit antara lain; PT, CV, BUMN,BUMD, Firma, Kongsi, KoperasiI, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, Karang Taruna, LSM, Asosiasi dan lain sebagainya.” Tegasnya.

 

Mahasiswa Hukum UIG Fanly Katiliyang juga sebagai anggota BPD di Kecamatan Mootilango ini menambahkan, Sumber apa lagi yang akan diambil oleh penyelenggara PEMILU dalam hal ini Bawaslu dan KPU terkiat penjabaran dan klasifikasi dari Badan Lain tersebut.

“Saya melihat ada kerancuan dan terjadi ketidak konsistennya dalam penegakkan UU Nomor 7 Tahun 2017 oleh Bawaslu dan KPU tersebut, karena tidak mengikuti aturan yang telah di tetapkan, bahkan KPU sebagai penyelenggara teknis pemilihan umum telah melanggar PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang notabenenya sebagai acuan teknis penyelenggara pemilihan.” jelasnya.

Lanjut Fanly, Ironisnya, Undang – undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut hanya dapat dipatahkan dengan sebuah edaran KPU tentang kewajiban pengunduran diri Harusnya Barometer Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengacu pada UU No 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf K,dan bukan malah menafsirkan sendiri bunyi UU Ttersebut terkait frasa Badan Lain dalam edaran KPU tersebut tidak menjelaskan Frasa Badan Lain. Harusnya KPU mengacuh pada UU Pemilu. Seandainya ada pandangaan lain dari KPU terkait badan lain seharusnya di jelaskan, sehingganya tidak akan ada spekulasi-spekulasi lain dariI masyarakat.

” selaku mahasiswa, saya mengacuh pada UU bukan melalui edaran KPU, secara hemat saya, edaran KPU tersebut yakni mewujudkan sebuah perilaku tangan besi dari pada KPU dalam rangka melunturkan bahkan mengaburkan UU no 7 tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf K, tentang Pemilu dimana KPU melegalkan para bakal caleg untuk lolos terkait dengan adanya surat edaran KPU yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan Badan lainnya. KPU tidak menjelaskan Badan lain itu apa-apa saja, saya menilai edaran KPU tersebut sangat bertentangan dengan PKPU NO 20 Tahun 2018 dan UU NO 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, serta menjadi sebuah ambivalensi penerapan UU terkait dengan pasal tersebut.” Tegasnya.

Fanly menambahkan, menilai hal ini pihaknya memahami agar Pasal dalam UU tersebut tidak menjadi problematika lagi dikemudian hari ditengah tengah masyarakat seperti pada  PEMILU 2019 lalu dan untuk mencerdaskan masyarakat tentunya perlu ada revisi kembali terkait pasal 240 ayat 1 huruf K dalam UU tersebut.

“sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, saya tertarik untuk meneliti serta menuangkan hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah ataupun dalam bentuk skripsi hari ini, sehingga KPU Pusat bisa meninjau kembali UU No 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf K tersebut.” Tegasnya.

Sementara itu, Dr. Rusmulyadi, S.H, M.H, mengatakan, para penguji dan pemimbimbing ujian Skripsi, sangat mengapresiasi judul yang diteliti Mahasiswa tersebut, mereka menilai judul skripsi ini adalah salah satu judul skripsi terbaru dilingkungan Fakultas Hukum Unisan dan tentunya sangat menarik sekali untuk dibahas, sehingganya skripsi ini perlu dikembangkan sebagai bentuk pembuktian secara ilmiah ada dan tidaknya pengkaburan asas hukum dalam pasal ini terkait frasa badan lain, sehingganya para penguji dan pembimbing menilai ini adalah sebuah judul SKRIPSI yang sangat menarik dan terbaru.

Lebih lanjut, Dr. Rusmulyadi, S.H, M.H yang biasa disapa dengan sebutan Baskoro selaku Dekan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang juga sebagai pembimbing 1 dalam ujian skripsi tersebut pihaknya menilai, Skripsi ini sangat menarik oleh para pembimbing termasuk para penguji karena dinilai ada Gap antara aturan dan kebijakan, yakni antara UU Nomor 7 Tahun 2017 dan edaran KPU yang tentu kiranya muara skripsi ini sebagai bahan kepada para penyelanggara diantaranya lembaga KPU dan Bawaslu.

“muara skripsi ini tentu kiranya sebagai bahan kepada para penyelenggara yakni, KPU dan Bawaslu.” Tutur Baskoro

Lanjutnya, seharusnya DKPP perlu dilibatkan dalam pembahsan ini, nah apakah aturan yang dikeluarkan masuk dalam surat edaran tersebut, sementara yang dimaksud dalam UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan terkait frasa badan lain, tentang pemilu bagi setiap calon anggota DPR serta DPD dan lain sebagainya diwajibkan untuk mengundurkan diri dari, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, BUMN, BUMD, TNI, POLRI dan badan lainnya

Baskoro juga menambahkan, adapun temuan peneliti dilapangan terdapat beberapa hal yang memang menyalahi aturan , salah satunya anggota legislatif saat ini baik yang terpilih maupun tidak terpilih pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tidak mengundurkan diri dari jabatan organisasi lain sehingganya terdapat Gap antara aturan dan kebijakan dalam PEMILU 2019 yang kemarin.