Pranala.co.id (Gorontalo) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo Meyske Abdullah, menyatakan kecewa perihal surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 mengenai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 yang tidak naik.

“Tuntutan demo ini ada dua, yaitu tolak omnibus law dan menolak surat edaran menteri nomor M11 tahun 2020 tentang penetapan ump tahun 2021 yang tidak naik itu kami tolak,” Kata meyske pada awak media, Senin (9/11/2020)

Pihaknya mengatakan, aksi yang mereka lakukan hari ini adalah atas perintah dari Dewan Pengurus Pusat FSPMI dan KSPI yang berlangsung selama tiga hari.

“Sebenarnya ini tiga hari mulai tanggal 2, 9, dan tanggal 10, tapi kami di gorontalo memilih hari ini. Sasaran aksi kami mulai di kantor Dinas ESDM Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Kantor Gubernur, DPRD Provinsi, dan berakhir di bundaran HI,” imbuhnya

Meyske mengatakan, untuk Gorontalo sendiri penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 Gubernur Provinsi Gorontalo belum menanda tangani dan mengeluarkan surat keputusannya.

“Yang seharusnya sudah ditanda tangani pertanggal 1 november kemarin, cuman sekarang gubernur belum menanda tanganinya,” kata meyske abdullah

Meyske juga menambahkan, bahwa sudah ada surat rekomendasi dari dewan pengupahan tentang kenaikan upah minimum tersebut. diantaranya Serikat pekerja, Apindo dan Pemerintah.

“Ada dua rekomendasi angka, kalau apindo itu tidak naik kalau Sp dia naik sekitar 33%. Tinggal tunggu dari SK gubernur angka yang mana disetujui apakah tetap tidak naik atau UMP naik,” ucap meyske

Selain itu, mereka juga mengharapkan kepada DPR RI untuk mereview kembali Undang-undang Cipta kerja, dan yang terakhir adalah agar Gubernur merekondasikan kepada Presiden untuk mencabut Omnibus law tersebut.