Pranala.co.id (Kota) – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Gorontalo secara resmi menanggapi berbagai isu yang berkembang terkait kasus pemberhentian Risman Taha dari Ketua maupun keanggotaan DPRD Kota Gorontalo periode 2019-2024.

Dalam keterangan Konfrensi Pers, Rabu (6/11), Wakil Ketua Bidang OKK Erwin Rauf menegaskan, Partai Golkar Kota Gorontalo, sejauh ini belum berfikir sedikitpun untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Risman Taha.

Menurutnya, hingga saat ini Risman Taha masih menempuh upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) sehingga putusan pengadilan di bawahnya belum inkrah atau belum memiliki ketetapan hukum yang pasti. Selain itu, pihak Risman Taha juga masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo atas pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kota Gorontalo. Berdasarkan hal itu, maka Partai Golkar Kota Gorontalo sejauh ini belum dapat melakukan proses PAW terhadap Risman Taha.

Erwin Rauf mengingatkan, Partai Golkar bukan perusahaan yang dimiliki oleh orang per orang, melainkan sebagai sebuah organisasi yang memiliki aturan, regulasi dan ada sistem serta mekanisme organisasi yang harus dipahami dan ditaaati secara bersama. Untuk melakukan PAW misalnya, ia menjelaskan, terdapat beberapa mekanisme yang harus dilalui, antara lain diusulkan dan dibahas melalui Rapat Pleno DPD dan masih membutuhkan tahapan-tahapan lainnya sehingga tidak secara instan melakukan PAW. “Di Golkar ini kita dipandu aturan, tidak asal bunyi dan berteriak di luar sana” tegasnya.

Menanggapi informasi yang beredar terkait tudingan yang mengatakan bahwa Golkar merasa rugi karena posisi Ketua DPRD yang tidak ada, Erwin justru mempertanyakan dalam konteks apa hingga penilaian itu muncul ke permukaan dan sebenarnya kerugiannya dimana. Menurutnya, Semua ini hanya persoalan sistem saja, yakni kapan saja mau diisi tidak ada masalah, namun tetap harus memperhatikan sistem yang ada. “Kita mengacu pada aturan DPP Partai Golkar, karena untuk mengusulkan maupun mencalonkan Ketua DPRD sementara atau definitif itu harus disetujui oleh DPP” tandasnya seraya menambahkan, sejauh ini DPD Golkar Kota Gorontalo belum menerima surat apapun dari DPP. “DPP saja sebagai pemilik partai dan memiliki hak penuh terhadap organisasi, tidak pernah menyurati atau mengkoordinasikan persoalan PAW Ketua DPRD Kota Gorontalo, justru kader Golkar di Gorontalo sendiri yang nampak antusias untuk melakukan PAW” tambahnya dengan mimik keheranan.

Untuk itu terkait isu yang beredar bahwa sudah ada 7 Pengurus Kecamatan (PK) yang setuju untuk melakukan PAW, menurut Erwin Rauf, hal itu sama sekali tidak benar. Ditegaskannya, hingga saat ini DPD II Golkar belum mendapatkan kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan terkait pengusulan PAW. “Kalau hanya bunyi-bunyi di luar, maka DPD II Golkar menganggap itu bukan usulan. Dalam aturan, sebuah usulan itu harus secara tertulis” imbuhnya lagi.

Persoalan PAW ungkap Erwin Rauf merupakan hak partai untuk mengusulkannya. pengusulannya pun harus melalui pengurus yang ada di bawah yang kemudian usulan tersebut ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno di DPD II. Jika ada usulan-usulan dari DPRD, lanjutnya, maka harus dipertanyakan, DPRD yang mana. Karena usulan itu sejatinya dari fraksi itu sendiri. Terkait PAW Risman Taha ini, menurutnya, Fraksi Golkar di Dewan Kota masih utuh dan tidak ada yang mengusulkan PAW Risman Taha melalui OKK. “Kalaupun ada oknum Golkar yang ingin mempercepat proses PAW, maka hal itu patut dipertanyakan, ada apa dengan oknum itu”tandasnya.

Meski demikian, Erwin Rauf mengharapkan, agar Fraksi Golkar tetap solid, tetap menjalin komunikasi yang harmonis bersama fraksi-fraksi lainnya yang ada di DPRD Kota, menjaga keutuhan DPRD, dan harus saling mengayomi. Walaupun Risman Taha tidak lagi menjadi Ketua dan anggota DPRD namun sangat penting bagi fraksi-fraksi di DPRD tetap menjaga silaturahmi dan keharmonisan demi masyarakat Kota Gorontalo.

Kepada Anggota Partai Golkar, Erwin Rauf mengingatkan, jika ada yang melakukan tindakan-tindakan atau melakukan pernyataan-pernyataan yang merugikan Partai Golkar Kota dan atau di luar garis partai, terutama menyangkut persoalan Risman Taha ini, jangankan anggota biasa, anggota DPRD pun bisa dilakukan tindakan tegas, bisa saja ditarik dari fraksi jika membuat sesuatu yang merugikan.

Bagaimana jika pengajuan PK atau PTUN dimenangkan Risman Taha? Menjawab pernyataan ini Erwin Rauf mengatakan, Partai Golkar siap memulihkan nama baiknya, mengembalikannya jadi Anggota DPRD jika Undang-undang menghendakinya.