Pranala.co.id (Gorontalo) – Pekan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dirangkaikan dengan Hari Ulang tahun yang ke 6 ombudsman Provinsi Gorontalo, acara itu di rangkaikan dengan sosialisasi pelayanan prima bebas maladministrasi, bertempat di City Mall Gorontalo. Selasa (23/10/2019)

Adapun yang bersinergi dengan kegiatan Ombudsman dalam mensosialisasikan pelayanan publik antara lain, BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Penannaman modal dan pelayanan satu pintu kota gorontalo, Dinas kependudukan dan catatan sipil, BPOM, Polantas, dan Imigrasi Kota Gorontalo.

Menariknya, kegiatan tersebut di selenggarakan di City Mall Gorontalo untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan, dan diiringi oleh Group Band musik Lokal Gorontalo.

Dari pantauan Pranala.co.id, usai penyelenggaraan kegiatan, ombudsman memberikan sertifikat untuk instansi yang hadir ataupun bekerja sama dengan ombudsman dalam sosialisasi prima pelayanan publik.

Penyerahan Sertifikat ke instansi. Foto : Risman

Alim Niode selaku Kepala perwakilan Ombudsman Gorontalo usai kegiatan mengatakan, kegiatan pelayanan prima memperingati ulang tahun ke 6 ombudsman di gorontalo tentunya hal ini untuk mendriger kesadaran Publik yang tentu akan hadirnya satu kewajiban negara untuk memberikan pelayanan sebagai hak daripada publik.

“Selalu kita berusaha untuk mengingatkan kepada publik bahwa ada hal yang teken for granted menjadi tugas dan kewajiban masing – masing, baik dari sisi Negara maupun dari sisi masyatakat ataupun publik” tuturnya.

Lanjut Alim Niode, selalu tersedia terjadinya maladministrasi untuk memberantas hal itu tentunya harus ada ikhtiar dari seluruh penyedia layanan untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban penyelenggara pelayanan sesuai dengan Undang – undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Terjadinya atau tidak mal administrasi secara kehilafan, tentunya ikhtiar itu sangat penting dan menjadi poin utama dan kita bersama – sama untuk memperbaikinya” tukasnya.

Alim yang juga sebagai akademisi itu menambahkan, tentu kinerja ombudsman tidak hanya sebatas kegiatan ini, melainkan usai kegiatan ini, ombudsman akan turun dan memberikan saran kepada penyelenggara, ketika pelayanannya cacat, atau mengandung maladminisitrasi dan juga untuk meninjau ada atau tidaknya perbaikan pelayanan.

“Harapan kami, masyarakat memanfaatkan hak – haknya, untuk pelayanan publik yang baik dan benar, ombudsman membuka pintu selebar – lebarnya untuk aduan masyarakat jika terjadi maladministrasi pada penyelenggara pelayanan.” Tuturnya.

Sementara itu, Indra selaku Asisten Kepala Pusat Ombudsman, mengatakan, ombudsman hadir sebagai mediator di masyarakat dan pelayanan publik, karena ombudsman sifatnya klarifikasi dan tidak menjatuhkan sanksi langsung kepada penyelenggara pelayanan.

Ombudsman itu jelas sebagai penyelenggara publik yang telah diatur dalam undang – undang ialah lembaga negara yang mengawassi pelayanan publik, yang dilakukan apabila ada maladministrasi, oleh penyelenggara pelayanan publik,

“Jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan ada aduan masyarakat, kita klarifikasi dulu ke instansinya, karena masyarakat belum tentu benar, walaupun masyarakat telah mencantumkan dokumen dan bukti lainnya, ombudsman tidak langsung menuding instansi itu salah, namun kita telaah dulu apakah memang instansi itu melanggar aturan, karena kita punya aturan 14 hari kerja, jika klarifikasi kita tidak ditanggapi maka ombudsman menyurati kembali.” Tuturnya.

“Langkah terakhir omnudsman jika ada permaslahan yang menimpa masyarakat dan instansi tersebut dengan memiliki bukti – bukti baru, maka kita mempertemukan kedua belah pihak, yang menyelesaikan mereka berdua, ketika tetap mempertahankan si A benar dan begitu pun si B, maka kita akan mentelaah aturan mainnya” Tutupnya.