Pranala.co.id (Jakarta) – Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Istana Negara dengan para Menteri, Kabinet Indonesia Maju meminta agar mereka memiliki rasa pengorbanan terkait situasi krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang melanda Indonesia.

Demikian ungkapan pidato Jokowi dalam rapat kabinet terbatas 18 juni 2020 lalu, dalam unggahan video melalui kanal Youtube Sekertariat Presiden.

Suasana hening dan tenang, Jokowi melampiaskan segenap emosinya untuk menilai ke 34 menterinya dalam menghadapi situasi krisis yang sedang melanda Indonesia.

Jokowi menilai sampai saat ini, kebijakan yang dibuat masih standar dalam kurun waktu tiga bulan.

“Kita juga mestinya semua yang hadir disini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab kita yang berada disini bertanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia,¬† tolong digaris bawahi dan perasaan kita sama, ada sense of crisis yang sama,” Tutur Jokowi.

Dalam paparannya, Jokowi memberitahukan kepada para menteri agar untuk berhati-hati karena, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan (OECD) terakhir menyampaikan “growth” atau pertumbuhan sektor ekonomi dunia terkontraksi 6% sampai 7,6% minusnya. Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh Bank Dunia bisa menembus di angka minus 5%.

Kekecewaan Jokowi ini disampaikan langsung dihadapan para menterinya yang dianggap kinerjanya tidak memiliki progres yang signifikan. Bahkan Jokowi sendiri mengatakan, tak tanggung-tanggung akan melakukan perombakan kabinet menteri jika dianggap perlu.

“Bisa saja membubarkan lembaga, reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah membuat perppu yang lebih tinggi lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini bapak ibu tidak rasakan. Artinya tindakan yang extraordinary, extra kerja keras akan saya lakukan,” Tegas Jokowi.

Jokowi menanggap masih banyak yang menganggap persoalan ini normal. Padahal sangat berbahaya sekali apabila kerja kita masih biasa-biasa saja. Berharap perasaan ini sama, Jokowi tak inginkan perbedaan “kalaupun berbeda satu saja berbahaya,” Ujar Jokowi.

“Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan keputusan kita kebijakan-kebijakan kita suasana adalah suasana krisis. Jangan kebijakan-kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini, mestinya itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana ini,” tuturnya.

Lanjut Jokowi, tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam langkahnya masih ditemukan stagnansi kinerja menteri. Jokowi juga mengingatkan kepada jajarannya untuk tak lagi ragu mengeluarkan peraturan menteri  jika memang diperlukan sebagai upaya menolong Negara ini dari krisis.

“Kalau mau minta Perpu lagi saya buatkan Perpu, kalau yang sudah ada belum cukup. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keluarkan untuk menangani negara sebagai tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya,” Tuturnya.

Menurutnya, dalam menghadapi manajemen krisis ini, kalau memang diperlukan untuk kebijakan Perppu, ya dikeluarkan. Tapi, kinerja masih terlihag biasa-biasa saja. “Saya jengkel nya disitu. Ini apa nggak punya perasaan. Suasana ini krisis,” cetusnya.

“Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat sekali lagi jangan menganggap biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya. Kalau perlu perpres nya saya keluarkan,” kata Jokowi dengan tegas.

Dalam melakukan pemulihan krisis, kata Jokowi memang memerlukan kerja yang extra maksimal, hal ini disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang dinilai kurang. Presiden Jokowi mengatakan dengan anggaran yang tersedia pada Menteri Kesehatan sebesar Rp 75 triliun, hanya baru digunakan 1,53% darinya.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun baru keluar 1.35 persen. Uang yang beredar di masyarakat kesitu semua,” katanya.

Kekhawatiran Jokowi tidak hanya tentang penggunaan anggaran 75 triliun yang harus segera digelontorkan. Namun, Jokowi ingin semua tenaga medis, dokter spesialis, hingga peralatan medis harus dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran.

Sementara itu, lanjutnya, pak Jokowi ingin usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, perbankan semuanya yang berkaitan dengan industri terutama padat karya, diberikan prioritas kepada mereka agar tidak terkena dampak PHK.

Dalam akhir pidatonya Jokowi menyampaikan “kalau payung hukum masih diperlukan akan saya siapkan,” Tutupnya.