Pranala.co.id (Gorontalo) –Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2019 dan Perencanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2020 bersama Dinas Kominfo dan KPID. Selasa (03/03/2020) bertempat di ruang rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi I Deprov Gorontalo A.W Thalib menyampaikan bahwa rapat hari ini membahas tentang Evaluasi Kinerja dan ada beberapa hal yang menjadi catatan besar untuk kemudian diperbaiki oleh pihak Kominfo dan KPID ditahun 2020.

“Kami selaku Komisi I Deprov Gorontalo meminta keterangan kepada Kominfo mengenai keterlambatan laporan terkait tahapan seleksi komisi informasi publik yang harusnya sudah dilaporkan pada DPRD di bulan Februari namun sampai saat ini belum juga dimasukan.” Ungkap A.W Thalib.

A.W Thalib pun menyampaikan bahwa kinerja KPID dianggap belum maksimal dalam memantau dan mengawasi media-media penyiaran lokal yang ada di Gorontalo.

“KPID sudah menyusun beberapa strategi dalam program kerja, namun belum maksimal dalam pengaplikasian program di lapangan.” Tambahnya.

A.W Thalib imbau kepada masyarakat agar lebih arif dalam menggunakan media sosial, lebih memanfaatkan media sosial pada hal-hal yg baik dan positif dan tidak hanya sekadar mengejar istilah viral, serta tidak menyalahgunakan media sosial sebagai media adudomba yang dapat memancing isu Sara.

Sementara itu Ketua KPID Provinsi Gorontalo Adrian Thalib juga menjelaskan bahwa kewenangan KPID dalam mengawasi media hanya pada media-media menstrim seperti TV dan radio, sebab hal tersebut diatur dalam UU No.32 Namun ketika UU No.32 direvisi sehingga KPID memiliki wewenang untuk mengawasi media online dan media sosial.

“Kami sebagai pihak KPID akan segera melakukan pengawasan terhadap penggunaan media online dan media sosial seperti FB, IG, Youtube dan lain sebagainya.” tegas Adrian Thalib.

Ketua KPID Provinsi Gorontalo Adrian Thalib menyampaikan bahwa Rapor Merah yang diberikan Komisi I terhadap KPID adalah bentuk teguran.

“Kami mengakui bahwa Rapor Merah yang diberikan Komisi I kepada kami KPID sudah benar karena tidak memberikan pertanggungjawaban atas kinerja kami di tahun 2019 dalam bentuk laporan tertulis.” jelas Adrian Thalib.

 

(Penulis : Bambang Bambuena).

%d blogger menyukai ini: