Pranala.co.id (Deprov) – Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) lakukan kunjungan ke kantor DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka menyalurkan aspirasi, Selasa (21/01/2020).

Menariknya, kunjungan 5 orang anggota
BPAN diterima langsung jajaran anggota komisi satu DPRD Provinsi Gorontalo antaralain, AW Thalib Irwan Mamesah, Fikram salilama, serta anggota lainnya.

Perwakilan BPAN menyampaikan keluhannya terkait sengketa tanah HGU terindikasi dirampas oleh PT.PG Gorontalo.

Adapun aduannya berupa ;
KRONOLOGI PERKARA Pada awalnya, di Tahun 1977 Alhmarhum Hamjati Bakari (Alias ​​Painia) meluncurkan lahan dilokasi Ressettleman diDesa Dulohupa yang merupakan pemekaran dari Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Pada tahun 1978 penetapan pengukuran Persillahan pertanian dan pemukiman Peneliti Pada Tahun 1982 Terjadi transfer sungai yang membelah menjadi dua bagian tanah yang diolah dan dikuasai oleh Alhmarhum Hamjati Bakari peserta para ahli waris, adapun bidang menjadi bagian Dari Kabupaten Gorontalo, Kec Tolangohula, desa Ombulotanggo Saribaru dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Berbatasan dengan HGU PT PG GORONTALO.
Timur: Berbatasan dengan HGU PT PG GORONTALO.
Selatan: Berbatasan dengan HGU PT PG GORONTALO.
Berbatasan dengan sungai paguyaman dengan luas: + 5,1 ha Barat Pada tahun 2018 PT PG GORONTALO, Yang dipimpin oleh Ir Mbantu Karokaro melakukan menyerobotan tanah, pengrusakan tanaman dan gubuk yang ada dilasan dengan anarkis, gunakan aparatur Negara dari TNI dan Polri seperti yang ada pada rekaman video.

Pengrusakan tanaman ini yang diolah oleh sebagian ahli waris kurang menunggu 2 minggu Panen Jagung, sebagian ahli waris yang pengelolah tanaman jagung tidak menunggu I Bulan Panen Serta tanaman lain seperti Cabai, Pisang- pisang, dan Pohon Kelapa dibumi ratakan dengan tanah yang menggunakan alat Zonde : sebanyak 14 Buah. Sejak hari itu pula Senin Tanggal 13 Agustus 2018 Lahan ini dikuasai oleh sepihak oleh PT PG GORONTALO sampai saat ini.

Sehingga dengan rujukan di atas maka Lembaga Aliansi Indonesia BPAN DPD Provinsi Gorontalo, Melaporkan ke yang disponsori Bapak Presiden RI melalui bapak Jendral Djoni Lubis sebagai Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Lembaga Penelitian Aset Negara, Untuk menindaklanjuti kasus perkara oleh PT PG GORONTALO yang dipimpin oleh Ir Mbantu Karokaro dengan tindakan penyerepotan dan pengrusakan tanaman rakyat gorontalo.

Dengan tindakan tersebut, di pimpin langsung oleh Ir.Mbantu Karokaro yang menurut kelimanya selalu meresahkan, menindas dan merampas Hak Lahan milik Rakyat Gorontalo yang dijadikan lahan tanaman tebu.

Dengan tindakan pengrusakan tanah dan tanaman dari pihak ahli waris, dirugikan karena banyaknya yang diganti dan ditambahkan pada lembaran daftar kerugian pengrusakan tanah dan tanaman milik ahli waris alm Hamjati Bakari,

Pelaporan ini merupakan sebagai salah satu kasus temuan Tim Lembaga Aliansi Indonesia BPAN DPD Provinsi Gorontalo yang telah meresahkan masyarakat Gorontalo pada umumnya dan masyarakat pemilik lahan yang tertindas pada khususnya.

Menimbang: Pasal 406 ayat 1 KUHP Tentang tindakan melawan Hukum Perusakan dan Merusakan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Lahan Tanpa Izin yang berhak, Pasal 385 Ayat 1 Tindak pidana penyeropotan dan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat-surat.

Melihat dari kronologis dan duduk perkara, maka Komisi satu DPRD Provinsi Gorontalo menerima aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti di rapat- rapat kerja komisi bersama mitra kerjanya,” tutup AW Thalib.