Pranala.co.id – Sesuai instruksi Presiden RI, Jokowidodo meminta pemetaan dana desa, lebih fokus terhadap kegiatan di sektor yang mengutamakan program padat karya, serta sudah harus dilakukan pada Januari 2020.

Hal itu dibenarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan, pencairan Dana Desa tahap pertama pada Januari 2020 akan dilakukan sebesar 40%.

Lanjut Abdul Halim , Besaran pencairan dana desa tahap pertama, disebut sebagai upaya pemerintah untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.

“Dana Desa (dandes), jangan di Korupsi, segera dimanfaatkan pada pemberdayaan program padat karya.
Kenapa padat karya dimaksudkan, hal itu sebagai bentuk program pendampingan yang melibatkan seluruh warga desa,Jika desa sudah memiliki jaringan, maka pencairan dana desa dibayarkan Non Tunai,” harapnya melalui Teleconference, Rabu (29/1/2020).

Untuk diketahui, Teleconference Menteri Desa PDT dan Trasmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo ikut mendampinginya dan disaksikan langsung oleh sejumlah kades di Kabupaten Gorontalo, di Kantor dirjen perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Abdul Halim Iskandar melalui Teleconference, mengapresasi langkah Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini, komitmen Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bersama jajaranya hingga ke tingkat desa dalam hal pengelolaan dana desa.

“Di Kabupaten Gorontalo Pencairan dana desa tercepat bahkan terbanyak jumlah desanya yakni 13 desa tahun ini,namun tercepat disalurkan dana desanya,” puji Menteri Abdul Halim Iskandar.

“Kenapa padat karya? karena padat karya itu, adalah bentuk-bentuk program pendampingan yang melibatkan seluruh warga desa,” pungkas Abdul Halim.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pun, optimis Kabupaten Gorontalo menjadi contoh yang baik di Provinsi Gorontalo, bahkan di Indonesia.

“Dalam tiga tahun terakhir ini, kami tercepat dalam berbagai pelayanan, khususnya Desa, karena sangat membutuhkan dana,” tutur Nelson.

“Dan untuk mempermudah itu, kami perkuat regulasi, camat kita fungsikan, begitu juga pendamping desa. Dalam menjaga dana desa, kami kerja sama dengan kejaksaan, ada layanan pemdes untuk percepat pelayanan khususnya penggunaan keuangan,” tandas Nelson.