Pranala.co.id – Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) datangi kantor Bupati Gorontalo dan kantor BRI Cabang Limboto guna mengaspirasikan dugaan permainan Bantuan Sosial (Bansos) BPNT, Kamis (24/06/2021).

Selain menyampaikan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), juga massa aksi meminta agar pemerintah daerah mengganti Bank penyalur yakni BRI (Bank Republik Indonesia).

Dalam orasinya massa aksi meminta dalam penyaluran bantuan di perhatikan kualitas setiap masing-masing bahan pokok yang akan di terima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Karena selama ini masih ada beberapa bahan yang tidak memenuhi syarat kualitas atau busuk.

“Apa yang menjadi kendala pemerintah daerah takut mengganti bank penyalur, apakah pemerintah daerah ada hutang, kami juga meminta para pendamping dan siapa saja yang bermain dalam bansos BPNT untuk di beri sanksi,” papar Taufik Buhungo perwakilan massa aksi.

Rahmat Mamonto menyampaikan aspirasi di hadapan Sekretaris Daerah.

Selain itu Rahmat Mamonto sebagai koordinator aksi menambahkan, Bank penyalur untuk program BPNT saat ini harus di ganti, karena ada beberapa E-Warong yang tidak sesuai ketentuan di dalam Pedoman Umum (Pedum) bahkan Permensos beroperasi.

“Kami minta juga untuk pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Satgas Bansos tegas pada oknum-oknum yang bermain dalam program BPNT ini, jangan sampai yang seharusnya mendampingi dan yang mengevaluasi serta memonitoring program tapi mengambil keuntungan di dalamnya,” paparnya

Sementara itu, saat menerima masa aksi Sekretaris Daerah Hadijah U. Tayeb mengatakan, jika selama ini pemerintah terus melakukan koordinasi terutama program BPNT.

Sekda Kab. Gorontalo Hadijah U. Tayeb menjelaskan, kami pemerintah daerah selalu mengkoordinasikan untuk program BPNT, untuk masyarakat yang menerima bantuan tidak sesuai atau busuk tolong sampaikan datanya pada kami. Nanti akan kami telusuri E-Warong mana saja itu.

“Pak Bupati sudah tegaskan untuk program BPNT saat ini harus mengambil pangan lokal yang berkualitas, untuk Kabupaten sendiri sudah disepakati untuk beras kita mengambil medium. Untuk bank Himbara bukan kewenangan pemerintah daerah karena selama ini dana langsung ke KPM itu sendiri,” ungkap Sekda Kab. Gorontalo Hadijah U. Tayeb.

Panglima ASN juga memperingati para E-Warong yang didalamnya ada pemasok agar melakukan yang terbaik dan menjaga kualitas bahan pokok BPNT.

“Kita ingin tegaskan, tolong para pemasok untuk memperhatikan kualitas yang akan di salurkan, karena kami tidak menentukan supplier. Jika kami temukan ada yang menyalurkan tidak sesuai akan kami tindaki,” tegasnya.

Pewarta : Agung Nugraha

Editor : Mira

%d blogger menyukai ini: