Pranala.co.id (Limboto) – Menanggapi hadir-nya Dewan Pers Indonesia (DPI) di Provinsi Gorontalo, telah menarik perhatian beberpa Perusahaan PERS di daerah ini.

Nasir Tongkodu yang juga sebagai seorang mantan Jurnalis di salah satu media yang berada Makassar yang kini menjabat sebagai Juru bicara di Kabupaten Gorontalo, mengatakan, terkait Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Dewan Pers dan Menyoal banyaknya Perusahaan PERS yang lebih memilih lakukan verifikasi di DPI, sebenarnya, Kedua-nya punya hak dan syah di mata hukum tentang SERTIFIKAT yang di keluar-kan. Namun masing masing memiliki syarat dan ketentuan serta aturan yang berlaku di dalam-nya,

Lanjutnya, Jumat (23/11/2019), Di era reformasi sekarang ini, Saya teringat lahir-nya Aspekindo, yang saat itu GAPENSI yang memiliki kekuatan dan pengakuan pemerintah.

“Tapi perbedaan itu tidak berkepanjangan, sebab kedua-nya syah di mata hukum. Dan pemerintah memberi ruang yang sama terkait perbedaan ini. Begitu pula melihat yang terjadi di kalangan PERS Indonesia, jadi kedua SERTIFIKAT itu syah,” Tegasnya.

Nasir Tongkodu berharap, paling penting bagi seluruh pekerja PERS, bagaimana menjaga Undang Undang PERS Nomor 40 tahun 1999, semuanya sudah di atur.

“Karena dalam Undang Undang No 40 tahun 1999, tak ada di jelaskan Dewan Pers berlaku tunggal. Karena menjaga kedepan seperti apa, bukti-nya sekarang terbukti lahir-nya Dewan Pera Indonesia. Disitu-lah ruh kemerdekaan Pers terjaga,” ujar Nasir Tongkodu.

Bagaimana jadi-nya bila dalam Undang Undang Pers No 40 tahun 1999 menjelaskan kalau DEWAN PERS berlaku tunggal.

“Apa yang bakal terjadi bagi kalangan PERS, sehingga-nya mari kita syukuri semua, bagaimana kemerdekaan PERS terus terjaga,” tegas Nasir Tongkodu.

Untuk itu, sebetul-nya kehadiran Dewan Pers Indonesia (DPI) sama di mata hukum dengan Dewan Pers, kedua-nya memiliki hak yang sama di Negara Republik Indonesia,” ucap Nasir Tongkodu.