Pranala.co.id – Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Gorontalo dan pasangan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto telah melakukan pelanggaran administrasi, menuai tanggapan oleh Ketua Analisis dan Monitoring Produk Hukum (AMPUH) Provinsi Gorontalo.

Menurut Fanly Katili, SH. pelanggaran administrasi adalah sebuah Tindakan yang “Nekat” Alasannya indikator yang dipakai oleh Bawaslu dalam rekomendasi tersebut adalah pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016.

Secara formil rekomendasi Bawaslu ini tidak terpenuhi. Apalagi ada dugaan bahwa pelapor atas Nama Robin Bilondatu telah mengetahui materi laporannya jauh sekitar pertengahan bulan September lalu sebagaimana bukti2 yg terdapat dlm percakapan Group What’s app.

Lanjutnya, Dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 bab II pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa Laporan sebagimana pada ayat 1 disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

“Singkatnya antara pelapor dan lembaga Bawaslu kabgor sama sama tidak cermat dalam memberikan Laporan dan Mengeluarkan rekomendasi.” Tegas Fanly.¬† (20/10/2020).

Selaku Dewan Pembina Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI) Fakultas Hukum Unisan itu, Fanly juga menambahkan, Berdasarkan pasal 139 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi atau panwas kabupaten/kota tersebut.

Sesuai amanah itulah KPU kabupaten Gorontalo menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten Gorontalo tersebut melalui Rapat pleno keputusan KPU kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 okteber 2020.

Hal ini ditegaskan pula dalam UU nomor 8 tahun 2015 pasal 13 huruf p, tentang kewajiban KPU untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/ kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Dalam prosesnya, hasil putusan KPU tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Cabup petahana Nelson Pomalingo, sebagaimana yang disangkakan Bawaslu, Artinya rekomendasi Bawaslu kabupaten Gorontalo tidak terbukti.

Fanly juga mengatakan, Ironisnya Ada yang menuding bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah salah dalam melaksanakan tugasnya, bahkan telah melangkahi kewenangan Bawaslu karena tidak melakukan pencoretan kepada calon bupati petahana Nelson Pomalingo, perlu diingat bahwa ada dua hal yang bisa dikeluarkan oleh Bawaslu, diantaranya, berupa putusan dan rekomendasi. Jika yang dikeluarkan oleh bawaslu adalah Putusan maka KPU tidak bisa lagi melakukan klarifikasi, pemeriksaan, pengkajian atau penafsiran lain.

“Apapun yang diputuskan Bawaslu Wajib dilaksanakan Oleh KPU, namun lain halnya jika masih dalam bentuk Rekomendasi maka KPU wajib menindaklanjuti dengan cara meneliti, mengkaji, melakukan klarifikasi hingga pada pengambilan keputusan.” Jaelasnya.

Fanly juga menegaskan, Perlu di ingat Kembali bahwa Bawaslu kabupaten Gorontalo dalam hal ini Hanya mengeluarkan Rekomendasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Petahana Nelson Pomalingo, jadi Bukan Putusan, sekali lagi bukan Putusan tapi hanya berupa Rekomendasi.

Lanjutnya, Sudah tepat tindakan yang diambil oleh KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan cara memeriksa dan meneliti serta melakukan klarifikasi pada pihak – pihak tertentu yang berkompoten sampai pada pengambilan keputusan lewat pleno.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 pasal 8 ayat 2 dan 3. Namun ternyata pada prosesnya 7 hari tidak ditemukan pelanggaran administrasi oleh calon petahana Nelson Pomalingo.

“Tidak semua Tindak lanjut dari KPU kabupaten/kota atas rekomendasi Bawaslu diselesaikan dengan Putusan Pencoretan, jika bukti – bukti yang ditemukan bukanlah sebuah pelanggaran administrasi. Sehingga tudingan ngawur pada KPU Kabupaten Gorontalo terkesan lucu dan tidak berdasar.” Tandas Fanly Katili.