Pranala.co.id – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Gorontalo, usulkan adanya pemberian informasi tentang tugas atas profesi wartawan saat melakukan tugas peliputan kepada pihak kepolisian. Hal itu disambut baik oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

Pasalnya akhir – akhir ini sering terjadi kesalah pahaman hingga menimbulkan dugaan kekekrasan terhadap para wartawan yang sedang melangsungkan tugas peliputan di lapangan, adanya usulan tersebut, guna sebagai bentuk kolaborasi dalam meminimalisir tindak kekerasan terhadap Pers.

Menurut Irjen Pol Akhmad Wiyagus Selaku Kapolda Gorontalo mengatakan pihaknya akan segera merealisasikan usulan JMSI, agar dalam setiap pendidikan kepolisian, untuk diberikan ruang kepada media dan wartawan, agar dapat memberikan penjelasan terkait kerja – kerja wartawan dilapangan, terutama berinteraksi dengan aparat, termasuk kepolisian.

“Saya minta usulan JMSI Gorontalo agar segera direalisasikan, biar mereka para calon anggota kepolisian yang menempuh, mendapatkan informasi terkait UU Pers, ” kata Kapolda Gorobtalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, saat menerima perwakilan organisasi media dan wartawan, di Mapolda Gorontalo, pada Sabtu (17/10 )

Menurut Kapolda, meski tak diatur dalam kurikulum pendidikan di SPN Gorontalo, ia akan berupaya, memberikan ruang kepada awak media dan wartawan dalam memberikan informasi seputar kerja wartawan saat melakukan peliputan.

“Memang terkait dengan UU pers, tak ada kurikulumnya, namun guna memberikan pemahaman, menurut saya usulan JMSI Gorontalo ini, merupakan ide cemerlang, ” Tuturnya.

Antusias Akhmad Wiyagus yang merupakan mantan Wakapolda Jabar,  dalam merealisasikan atas masukan JMSI, tentu diharapkan guna menekan kekerasan pers, apalagi pertemuan ini, pasca aksi wartawan dimarkas Polda Gorontalo, atas dugaan kekerasan terhadap  beberapa rekan seprofesi yang mendapatkan perlakuan kekerasan saat menjalankan tugas profesi kewartwanan, saat meliput Aksi menolak UU Omnibus Law, dibundaran jembatan Telaga Kota Gorontalo.

Kapolda berharap, adanya penyampaian informasi, terkait kerja wartawan kepada anggotanya, diharapkan dapat menjalin kerjasama yang saling menghargai, saat menjalankan tugas masing-masing.

Pada kesempatan tersebut juga, Kapolda meminta maaf kepada wartwan dan media, atas dugaan kekerasan pers, namun ia menyarankan agar, bilamana wartawan yang mengalami kekerasan keberatan, dapat melayangkan lapiran ke pihaknya, tentu melalui Propam Polda Gorontalo. Agar persoalan ini menui titik terang.

Terkait permintaan agar mencopot, salah satu pejabat Polda Gorontalo, terkait keterangannya di media, menurut Kapolda itu sudah menjadi urusan internal institusinya, sebab ada mekanisme yang harus dilaluinya.

Sementara itu, Ridwan Mooduto selaku ketua JMSI Provinsi Gorontalo mengatakan, pihaknya merasa senang atas usulam yang disampaikan dapat diterima langsung oleh Kapolda Gorontalo.

“Saya berharap, usulan ini akan sangat membantu para awak media dalam menjalankan tugasnya dilapangan,terutama liputan yang tak dapat dihindari atau bersinggungan langsung dengan aparat.” Tukasnya.

Ridwan juga menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada pimpinan kepolisian tertinggi di gorontalo, yang telah merealisasikan usulan JMSI saat pertemuan berlangsung.

Ridwan juga mengungkapkan, Usulan ini sengaja dilontarkan kepada Kapolda Gorontalo, sebab di lapangan sering anggota bergantian, dan tak jarang aparat banyak yang masih baru, dan belum lama menyelesaikan pendidikan di SPN, hingga berhadapan dengan awak media.

“tak hanya dikalangan prajurit, namun ditingkat pimpinan, seperti Kapolres sampai Kapolsek dapat memberikan informasi terkait profesi wartawan saat meliput kepada jajarannya.” Pintanya. (Rls/Jmsi)