Pranala.co.id – Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo Ke-19, diperingati melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, menuai Krtitikan dari Presidium Nasional (Presnas) Kamis (5/12/2019) Pukul 20.30 Wita.

Dalam Konfrensi Pers, Hi. Hamid Dude mengatakan, Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo, secara tegas menyatakan sikap sangat kecewa atas pelaksanaan Hari ulang tahun Provinsi Gorontalo, ke-19 yang tidak dihadiri oleh Ketua DPRD dan beberapa jajarannya, termasuk Gubernur Provinsi Gorontalo.

Hamid mengungkapkan hal ini tentunya menunjukkan kepedulian dan kecintaan mereka terhadap Provinsi Gorontalo, perlu dipertanyakan dan dievaluasi.

Lanjut Hamid, Dalam mengembalikan marwah, Presnas akan melakukan apel akbar pada tanggal 23 januari tahun 2020 yang akan menghadirkan ribuan masyarakat gorontalo yang diwakili oleh berbagai elemen maayarakat, sebagai semangat dalam mengawal provinsi gorontalo lebih baik lagi.

“masyarakat Gorontalo diharapkan dapat mengawal kelangsungan Prov.Gorontalo kedepan untuk menjadi lebih baik, terutama tuntasnya persoalan kemiskinan.” Tukasnya.

Lanjut Hamid, Dalam rapat yang dilangsungkan, Presnas bersepakat merumuakan pokok – pokok pikiran sebagai otokritik pembangunan di Prov.Gorontalo.

” Presnas nyatakan sikap sangat kecewa atas monentum perayaan hari ulang tahun ini yang tidak dihadiri oleh para pemangku kepentingan, teristimewa kepada Gubernur dan Ketua DPRD Prov.Gorontalo. sehingganya sesuai kesepakatan, Presnas membentuk team yang terdiri dari 5 orang Doktor, diketuai oleh Hi. Lukman Lalio, tentu bertujuan akan bekerja memikirkan bagaimana gorontalo dapat terkelola dengan baik kedepan.” Tegas Hamid Dude.

Lanjutnya, semoga peringatan momentum ditahun berikutnya, harus lebih baik lagi sebagaimana apa yang telah dicita – citakan sejak pada tanggal 23 januari tahun 2000, Presnas mendeklarasikan pembentukan prov.gorontalo yang alhamdulillah, menjadi provinsi yang tercepat disetujui oleh DPR RI dan tentu kedepannya tidak melupakan mereka yang mengawal lahirnya Provinsi Gorontalo yang pada hari ini telah dilupakan.

“Untuk membuka dialog dengan pemangku kebijakan, sejauh ini belum ada, hanya saja saya berharap jika Gubernur memiliki kepentingan lain diluar, seharusnya lebih mementingkan sidang paripurna peringatan hari ulang tahun provinsi gorontalo, karena dengan adanya Provinsi Gotontalo, mereka bisa menjadi Gubernur maupun Ketua Dewan.” Tegasnya.

Sementara itu Dr. Alex Olii menambahkan, Sebagai pejuang dahulu yang dikenal dengan sebutan “orang gila” dalam memimpin demonstrasi di Gorontalo, selaku pribadi merasa sangat bangga melihat Provinsi ini telah mengalami Kemajuan.

“perjuangan itu telah membuahkan hasil hingga menjadi Provinsi, namun dengan hasil ini saya sangat kecewa, kebanyakan yang mengisinya lebih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar daerah, bukan penduduk asli Gorontalo.

Komitmen memperjuangkan Provinsi ini begitu besar, namun menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana kita memperjuangkan sumber daya manusia (SDM).

“Jabatan – jabatan yang dipegang di Provinsi Gorontalo, ternyata orang gorontalo hanya sebagaian kecil, kebanyakan yang dari luar, seperti tidak ada SDM kita yang terbilang mampu. Sejauh ini, para Doktor di gorontalo sudah begitu banyak, namuan kenapa SDM itu tidak dimanfaatkan dan lebih melirik dari luar, ada apa.” Tuturnya.

Lanjutnya, Ungkapan ini tentu tidak bermaksud mendeskriminasi orang luar daerah, tetapi saya fikir lebih baik memberdayakan orang gorontalo asli. inilah kekecewaan saya selaku tokoh pejuang Gorontalo.

Ketidak hadiran pemangku kebijakan dalam rapat paripurna juga menuai kritik dari salah satu Tokoh Deklarasi Provinsi Gorontalo, Syafrudin Abubakar mengatakan, perlu dipertanyakan apakah mereka mengetahui bahwa Provinsi lahir begitu saja atau bagaimana, sehingganya hal ini perlu ada penelusuran.

“Saya kira harus ditelusuri siapa yang memberikan surat penghargaan pejuang provinsi gorontalo yang tidak tepat sasaran atau diberikaj pada orang yang tidak layak menerima, pengapuran – pengapuran seperti ini, bisa menjadi satu alasan bagi mereka, seharusnya siapa yang diundang, tentunya hal ini sangat mengecewakan.” Ujarnya

Lanjutnya, adanya hal ini tentu membuat Presnas marah, karena ini moment yang sangat sakral, seharusnya Gubernur dan Ketua DPRD bisa menunda perjalanan.

“Tidak mungkin ada Gubernur kalau tidak ada Provinsi ini, hal ini perjuangan besar dari Presnas yang tentu harus dihargai.” Tegasnya.

Dengan adanya pernyataan Presnas tentu hal ini akan diimplementasikan pada apel akbar 23 januari 2020. Serta melalui rapat yang dilaksanakan oleh Presnas menyimpulkan, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov.Gorontalo akam dikaji kembali, mana yaang priority dan mana yang pro rakyat, tentu ini yang akan dikritisi.

“Kritikan ini atas bentuk tanggung jawab kami, karena kami merasa berdosa, Lahir Provinsi ini tapi rakyat sampai hari ini tidak sejahtera, sehingganya hal ini seolah melawan Khittah perjuangan, dan kami marah hari ini, karena hal ini sebagai bentuk amanah perjuangan yang dahulunya terbentuk karena kita dianggap masyarakat kelas dua pada saat Itu, dengan stigma, kita masyarakar paling miskin dan bodoh pada saat itu sehingganya ini mendorong Presnas memperjuangkan pembentukan Provinsi, tapi setelah provinsi ada, kita masi saja seperti itu, sehingga ini dikatakan sama halnya gagal perjuangan ini” Tegas Syafrudin.

Akhir kata Syafrudin mengatakan, Kalau begini caranya, maka kita bubarksn saja Provinsi ini dan kembali bersatu lagi dengan Sulawesi Utara (Sulut) kalau pemimpinnya tidak mampu mengurusi rakyat.

“Hal ini dilakukan Presnas sebagai wujud mengawal program Provinsi Gorontalo kedepan.” Tutupnya.