Pranala.co.id – Akedimisi Fakultas Hukum Unisan, Albert Pede Mengecam Keras adanya Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 59 pasal dan VIII Bab yang ditetapkan Presiden Jokowi Pada tanggal 30 Maret 202.

Menurut Albert, Sangat disayangkan, Pemerintah Gagap Memaknai Pancasila dalam system pendidikan Nasional.

“Pendidikan sembilan tahun di SD, SMP, dan SMU / SMK sederajat masih banyak yang tidak hafal bahkan memaknai Pancasila, demikian pula ditingkat penedidikan tingii, sebagian mahasiswa bahkan mahasiswi banyak yang belum dapat memaknai dengan baik tentang Pancasila. Saya khawatir sebagai akademisi, jiwa pancasila generasi bangsa ini kedepannya rapuh.”Tegasnya. (21/4/2021).

Bahkan empat pilar yang salah satunya adalah Pancasila yang digadang-gadangkan oleh anggota MPR yang sudah menghabiskan uang rakyat ratusan juta bahkan miliyaran rupiah akan kurang berarti dengan adanya peraturan pemerintah ini,

“saya mengharapkan agar ada kepedulian Anggota DPR dan MPR dan juga seluruh insan pendidik untuk menyurat secara terbuka kepada Presiden kita tercinta agar Peraturan pemerintah ini ditinjau kembali.” Pintanya.

Lanjut Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu, Hal ini juga akan mempengaruhi kredibilitas pemerintahan Jokowi, disebabkan akan menimbulkan
interprestasi akan halnya pandangan pemerintah secara filosofis dan sosiologis terhadap maksud dan tujuan dilahirkannya Peraturan Pemerintah ini,  untuk MPR-RI dimintakan memperjuangkan kembali
Revisi Peraturan Pemerintah ini, mengingat bertolak belakang dengan semangat empat pilar.

“Peraturan pemerintah ini juga mengabaikan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi dimana pada pasal 35 Ayuat (3) huruf b, disebutkan dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Mata Kuliah Pancasila.” Tandasnya.

%d blogger menyukai ini: