“Rasisme adalah ancaman paling buruk manusia terhadap manusia – kebencian maksimal dengan alasan minimal.” – Abraham J. Heschel

Beberapa pekan terakhir isu rasial kembali santer menggema, terdengar dari segala penjuru baik dialam nyata maupun dialam jagad media sosial; diskusi-diskusi virtual, media massa dan sosial media pro-kontra rasisme menjadi tranding topik dan tema yang menarik. Dari Provinsi Gorontalo saya melirik dan menyimak ini sebagai sebuah kesalahan berfikir yang menjadi pandemi menakutkan seperti virus corona yang saat ini keduanya sama-sama belum menemukan vaksin yang tepat, hal yang kemudian sengaja dipolitisir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Harari, sejak awal revolusi umat manusia dibeberapa juta tahun silam, kita memiliki induk yang sama yakni Australopithecus yang kemudian menyebar dan terbagi menjadi beberapa genus homo, namun hingga saat ini yang tersisa hanyalah homo sapiens yang artinya kita semua lahir dari keturunan yang sama. Dalam perspektif teologis pun kita lagir dari keturunan yang sama yakni keturunan Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit adalah bagian kecil yang membuat kita berbeda antara satu dan yang lain—hal ini karena skin tone dipengaruhi oleh pigmen melanin dalam tubuh—yang membuat tiap kandungannya berbeda-beda pada setiap orang.

Rasisme merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Dalam revolusi kognitif umat manusia hal ini merupakan produk tatanan khayal umat manusia yang dihadirkan untuk menciptakan hirarki dalam kawanan yang kemudian berangsur-angsur diseleksi oleh alam, sebab yang bertahan tetap yang paling beruntung dan cermat beradaptasi.

Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan pertarungan dan menggalang kekuatan dan/atau untuk kepentingan pribadinya termasuk Donald Trump Presiden Amerika saat ini. Perlu diketahui istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak 1940-an, dalam mengidentifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis yang sering bersifat kontroversial.

Kejadian beberapa pekan kemarin kepada salah seorang warga kulit hitam Amerika Serikat yakni George Floyd adalah pemicu demo besar-besaran kembali terjadi. Virus pandemi rasisme dan diskriminasi menyebabkan kematian dari waktu ke waktu yang jika dijumlah sangat besar persentasenya, jadi bukan hanya virus corona – wabah yang telah menelan korban meninggal dengan sangat banyak saat ini. Memang sulit dihindari; perang, kelaparan dan penyakit telah mengikis populasi umat manusia sejak dulu hingga di era modern saat ini. Dan, rasisme bisa menjadi penyebabnya perang selanjutnya jika dibiarkan tumbuh dan berkembang.

Memang telah sejak dahulu, hak-hak orang kulit hitam sangat dibatasi oleh orang kulit putih sebab menurut mereka, kedudukan kulit putih semestinya lebih tinggi dari pada kulit hitam. Telah berabad-abad lamanya, isu rasialisme di AS terus menjadi bara yang menyala di tengah kesenjangan dan praktik-praktik diskriminatif yang dialami sebagian warga kulit hitam. Di belahan bumi lainnya pun demikian, media dan korporat telah memperparah ini dengan mengangkat iklan dan produk ketampan dan kecantikan dengan ukuran skin tone putih yang selalu dikampanyekan setiap saat hingga di pelosok-pelosok bumi di Indonesia, putih artinya tampan atau cantik sementara hitam adalah kejelekan. Entah sejak kapan dan sampai kapan warna menjadi simbol perbedaan dan kehancuran umat manusia.

Rasisme memang sudah lama menjadi isu yang memprihatinkan tidak saja di AS, tetapi juga di dunia. Meskipun ‘Say No to Racism’ banyak dikampanyekan akan tetapi pada nyatanya praktik rasisme masih banyak terjadi bahkan di dunia olahraga sekalipun. Dan, termasuk juga di Indonesia. Kasus yang dialami Ahok dan juga beberapa teman-teman mahasiswa yang berasal dari Papua menjadi contoh diskriminasi ras dan agama yang paling membekas di ingatan kita.

Belum lama ini atau beberapa hari kemarin mahasiswa-mahasiswa Papua yang sebelumnya melakukan demo dalam merespons rasisme yang berulang kali terjadi di tanah Papua telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim di pengadilan tinggi, mereka berteriak untuk dibebaskan karena hukum sering menabrak sisi kemanusiaan tanpa ampun meski penegak hukum kita telah mengalami krisis legitimasi moral. Mereka bukan menolak untuk dipidana akan tetapi mereka menolak untuk dijatuhkan pasal yang pada kenyataannya tidak pernah mereka lakukan. Sekali lagi aksi mereka hanya dalam agenda merespons dan menentang rasisme, tapi memang nasib mereka kurang beruntung sebab mereka kembali di dikriminalisasi di negerinya sendiri dengan dijatuhi pasal makar yang seharusnya pasal ini bukan untuk mereka.

Di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis secara tegas telah menyebutkan definisi tindakan diskriminatif ras dan etnis. Seperti pada Pasal 4 huruf b angka 2 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai diskriminatif ras dan etnis apabila menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Atas dasar ini mereka menyuarakan dan mengutuk tindakan rasisme, namun sayangnya mereka justru dicurigai sebagai dalang makar.

Dalam menyelesaikan masalah di Papua atau bahkan dunia kita harus banyak belajar dari cara-cara Gus Dur Presiden keempat Indonesia mengambil jalan mengedepankan dialog dengan melibatkan kepala suku dan tokoh agama dengan prinsip partisipatif, tanpa kekerasan yang mengutamakan keadilan. Langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebangaan dan identitas kultural masyarakat Papua. Penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan.

Dalam menyampaikan aspirasi seharusnya mereka mahasiswa-mahasiswa ini pun dilindungi penuh oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Serta Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Umat manusia harus berfikir lebih terbuka, dewasa dan saling mencarikan solusi, menghapus rasisme dan mengutuk politisasi perbedaan yang membuat perpecahan dan pembunuhan. Dalam menghadapi masa depan nanti umat manusia dituntut untuk berkolaborasi dan berdamai dengan segalah kondisi termasuk perbedaan, menahan egoisme serta mengelola tatanan khayalnya masih-masing untuk selalu berfikir dan bertindak positif dalam langkah-langkah yang mengedepankan kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan.

Penulis: Rifyan Ridwan Saleh, S.H. Koordinator GUSDURian Pohuwato