Pranala.co.id, Gorontalo – Para pedagang yang melakukan penjualan di atas drainase, terus di tertibkan oleh satuan Polisi Pamong Praja, (Satpol PP) Kota Gorontalo.

Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Abubakar Luwiti melalui via telphone mengatakan pada pranala, terkait dengan penertiban, tidak serta merta langsung ditindaki, akan tetapi masi menunggu konfirmasi dari pemilik dagangan tersebut, ada yang cepat merespon, ada pula yang masi meminta waktu, dan untuk yang sudah diberitahukan tapi tidak merspon itu yang ditindaki

“Kami tidak langsung melakukan penertiban, tapi kami mengedepankan persuasif, semisalnya Rumah makan Hi. Eko, pihaknya masi meminta waktu untuk pembongkaran, dengan alasan pekerjanya masi berada di tempat pekerjaan bangunan lain.” Tuturnya.

Kepala satpol itu menambahkan, untuk penertiban rumah makan milik Hi. Eko akan dibongkar sekitar 40 senti meter, karena sudah menggunakan separuh bahu jalan, sementara untuk wilayah yang berada di Kota Gorontalo lainnya masi meminta toleransi waktu penertiban, termasuk kandang kambing dan sapi yang berada di kelurahan heledulaa.

“Dalam penertiban bangunan yang melanggar, kami memberikan surat teguran paling lambat 1 minggu, sesuai SOP yang ada, jika sudah melebihi jangka waktu yang ditentukan maka kita tertibkan.” Tuturnya.

Menariknya, Tanggappan itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan antara lain, Ormas Oi dan pengamat hukum tatanegara yang tergabung dalam Yayasan Bantuan Hukum Kita Gorontalo.

Dadang Samaun selaku Ketua Ormas Oi mengatakan, penertiban memang wajar – wajar saja, karena mungkin dagangan tersebut mengganggu pemandangan, namun penertiban tersebut harus ada keadilan, tidak tebang pilih.

Wilayah yang di gusur lapaknya. Foto : Risman

“Kenapa hanya dagangan di jalan cokroaminoto yang berada diatas draenase di gusur, sedangkan draenase di jalan panigoro yang di jadikan pangkalan mikro itu tidak ditertibkan, secara tidak langsung pemerintah pilih kasih dalam hal ini, tentu ini akan memicu masyarakat untuk demonstrasi, kalau ada keadilan yang sama rata kan bagus namun ini kan tidak ada ” tegasnya.

Sementara Albert Pede M.H selaku Sekretaris YBH Kita Gorontalo mengatakan, hukum tidak memandang kaya ataupun miskin. Seharusnya penertiban dilakukan secara keseluruhan atau merata Karena di mata hukum tidak ada namanya melihat status sosial.

Lanjutnya, sepanjang drainase dalam UU tidak bisa di alih fungsikan, entah untuk penjualan dan lain sebagainya, namun pemerintah hari ini membiarkan tempat lainnya. contoh kasus drainase di jalan panigoro yang menjadi pangkalan mobil mikro” tuturnya.

PKL dan Pangkalan Mikro di atas Deaenase. Foto : Risman

Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu menambahakan, Pemerintah seharusnya mengacu pada hukum yang ada, tidak serta merta pedagang yang memiliki penghasilan di bawah saja yang di tindaki.

” secara di depan mata penertiban hanya dilakukan pada pedagang yang berjualan di atas draenase tepat berada dijalan cokroaminoto, sedangkan fasilitas untuk pejalan kaki yang berada di jalan jendral sudirman eks area UNG dalam hal ini Rumah makan yang menggunakan separuh hak pejalan kaki tidak ditertibkan, termasuk draenase yang menjadi pangkalan mikro.” Tuturnya. Kamis (17/10/2019)

“Disalah satu RM itu, trotoar untuk pejalan kaki di renofasi menjadi bagian dari rumah makan, hal ini tentu mengambil hak pejalan kaki, dan untuk RM tersebut juga tidak memiliki lahan parkir yang jelas, tentu hal itu sangat mengganggu arus lalulintas seharusnya pemerintah tidak menutup mata melihat persoalan ini. ” Tutupnya.