Pranala.co.id (Pohuwato)-Anggota DPR RI, Elnino Husain Mohi, meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI, untuk membatalkan atau menunda UU Cipta Kerja hingga pasal-pasal kontorversional dihapus atau diganti sesuai kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Elnino di depan massa aksi yang menolak omnimbus law dan menandatangani aspirasi Mahasiswa PMI Pohuwato, di depan gedung DPRD Pohuwato, Jumat (9/10/2020)

“ Sebagai satu orang dari 575  anggota DPR RI menyangkut UU Cipta kerja. Menurut saya Presiden dan DPR RI harus memperhatikan besarnya arus penolakan terhadap berbagai pasal kotroversial yang ada dalam UU Cipta kerja, dan mengambil kebijaksanaan untuk membatalkan atau menunda UU tersebut,” kata Elnino Anggota DPR Fraksi Gerindra kepada mass aksi.

Elnino menyampaikan, akan membuka komunikasi rakyat kepada Anggota DPR RI, melalui dirinya. Sebab, kata dia, ada banyak konstituennya di Gorontalo yang sama sekali tidak mampu menyuarakan aspirasinya ke DPR RI.

“ Saya sampaikan secara tertulis kepada pimpinan fraksi saya, yaitu fraksi Gerinda, dan juga pimpinan DPR RI terkait penolakan omnimbus law, Mudahan-mudahan fraksi Gerindra yang memiliki 78 kursi di DPR RI, secara mayoritas setuju dengan saya, Mudah-mudahan fraksi-fraksi yang lain juga begitu,” tegas Elnino Mohi anggota DPR-RI

Lanjut Kata Elnino, bahwa penundaan omnimbus law tersebut dapat dilakukan secara konstitusional sesuai tata tertib yang ada di DPR RI, atau dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dikeluarkan oleh Presiden RI.

“ Apabila usulan saya tersebut tidak terpenuhi, maka saya akan menggunakan hak-hak konstitusional saya dalam mengemban amanah dari Gorontalo, yaitu dengan menginisiasi atau bergabung dengan tim yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk membatalkan UU (tersebut) atau pasal-pasal yang dianggap melanggar,” ujar Elnino Mohi

Elnino menambahkan, apabila tuntutannya kalah di MK, maka Elnino mengatakan akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menuntut pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

“ Saudara-saudara, bila semua usaha yang secara konstitusional itu tidak digubris oleh lembaga terkait, maka saya menganggap negara sudah tidak hadir dalam merespon masyarakat. Sebagai perwakilan Gorontalo di fraksi Gerindra di DPR RI, saya minta maaf, Saya ulangi saya minta maaf karena tidak sempat terlibat dalam pembahasan UU Cipta Kerja.” tutup Elnino.