Pranala.co.id – Mahasiswa dari berbagai kampus di penjuru Indonesia akhir – akhir ini melakukan aksi serentak menolak  Undang – undang Ciptakerja atau omnibuslaw yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober malam hari, sementara itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud mengeluarkan surat edaran mengimbau agar mahasiswa tidak melakukan aksi demonstrasi.

hal itu tertuang dalam surat edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020, perihal Imbauan secara daring dan Sosialisasi UU Ciptakerja yang dikeluarkan sejak (9/10/2020) oleh Ditjend Nizam. Memohon kepada pimpinan perguruan tinggi dilingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, untuk memperhatikan situasi akhir – akhir ini yang kurang kondusif untuk pembelajaran, terutama terkait dengan tanggapan atas akan diterbitkannya Undang – undang Ciptakerja dengan ini memohon perguruan tinggi untuk melaksanakan hal – hal berikut :

  1. menjaga ketenangan dan suasana pembelajaran yang kondusif diperguruan tinggi  masing – masing.
  2. setiap melakukan Pembelajaran secara Daring /pembelajaran jarak jauh dan para mahasiswa melaksanakan pembelajaran dari tempat tinggal masing – masing.
  3. para dosen tetap diharapkan tetap melaksanakan pembelajaran daring dan memantau kehadiran dan meningkatkan interaksi pembelajaran mahaiswa dalam pembelajaran daring.
  4. menginbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam dalam kegiatan demonstrasi/unjukrasa/Penyampaian aspirasi yag dapat membahayakan keselamatan dan keehatan para mahasiswa/i dimasa panemi ini.
  5. membantu mensosialisasikan UU Ciptakerja dan mendorong kajian- kajian akademis  obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya fisampaikan kepada Pemerintah maupun DPRmelalui mekanisme yang ada dengancara – cara yang santun.
  6. Menginstruksikan untuk para dosen untuk senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatanintelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja , maupun prosuk kebijakan lainnya dan tidak  memprovokasi mahasiswa untuk mengikui/mengadakan kegiatan demonstrasi /unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan Keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i
  7. mengimbau para orang tua/wali mahasiswa utuk turut menjaga putra/putrinya agar melakukan pembelajaran dari tempat tinggal masing- masing.

Dari beberapa poin yang tercantum dalam surat edaran terebut, membuat salah satu akademisi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo angkat Bicara.

Jupri Saksi selaku Dosen di Universitas Ichsan Gorontalo mengatakan Terbitnya Surat Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi se Indonesia dinilai merupakan langkah yang tidak pro kebebasan dalam mimbar akademik.

Lanjut Jupri, Idealnya Perguruan Tinggi itu Memang teguh doktrin Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sehingga harus dimaknai bahwa langkah yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Civitas akademika lainnya yang menyoroti disahkannya UU Cipta Kerja merupakan kristalisasi dari poin ke-3 yakni Pengabdian Kepada Masyarakat.

Perguruan tinggi haruslah berada digaris terdepan dalam memperjuangkan kebenaran Mahasiswa adalah masyarakat intelektual, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi civitas akademika untuk berpihak kepada rakyat Indonesia.

“Pola-pola seperti ini sungguh sangat kita sayangkan. Karena justru mematikan nilai kritis dan nilai kemanusiaan bagi mahasiswa kita.” Tandasnya. (10/10/2020).