Pranala.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo sudah mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Usaha Burung Walet pada beberapa hari lalu.

Kisman Kuka berumur 57 tahun, salah satu pelaku usaha sarang burung walet di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, mengatakan, tidak masalah dengan penerapan pajak tersebut. Sebab menurutnya, pajak itu akan kembali dimanfaatkan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah.

“Saya kira itu perlu karena, setiap usaha harus ada ijin dan lain-lain, jadi tidak ada masalah. Itu juga akan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah,” Ujar Kisman saat ditemui dirumahnya, Minggu (14/03/2021).

Lanjut kata Kisman, berharap supaya besaran pajak harus dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Alasannya, usaha tersebut berbeda dengan jenis usaha lainnya, karena membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan hasilnya.

“Usaha burung walet ini berbeda dengan usaha dagang lainnya.Tingkat keberhasilannya boleh dikata masih diawang-awang. Jadi saya senang sekarang masih sosialisasi. Kan kasihan yang belum ada pendapatan sudah kena pajak. Saya punya ini baru dua bulan, belum ada pendapatan,” tandasnya.

Elmi A. Marjun (50), pelaku usaha burung walet lainnya, juga menuturkan hal senada. Ia mengaku tidak masalah dengan penerapan pajak usaha burung walet oleh pemerintah daerah. Disisi lain, sebagai warga yang baik, Ia harus mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah.

“Tidak masalah, karena setiap usaha itu harus ada pajaknya, saya tau itu dari dulu,” jelas warga Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat tersebut.

Elmi A. Marjun menambahkan, berharap, mereka para pelaku usaha tidak dibebankan dengan biaya pajak yang tinggi. Apalagi usaha miliknya yang sudah dua tahun berdiri belum memberikan penghasilan yang lebih.

“Harapannya, pajak itu bisa. Tapi disesuaikan dengan pendapatan kami pelaku usaha,” pungkasnya.

Pewarta : Agung Nugraha

%d blogger menyukai ini: