Pranala.co.id (Opini) – “Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham” – Albert Einstein

Sebelum membaca tulisan ini, penulis ingin menegaskan kembali bahwa dengan alasan apapun “terorisme” dan paham-paham radikal yang bertentangan dengan prinsip beragama dan bernegara harus kita lawan, karena berpotensi melanggar dan menyalahi norma-norma kemanusiaan. Penulis hadir dengan cacatan kecil seperti ini karena terpanggil untuk menyuarakan keberanaran, untuk merespon semua berita tentang penangkapan 7 orang di Kabupaten Pohuwato yang cenderung menyesatkan dan salah sasaran.

Padahal dari semua berita yang berkaitan dengan peristiwa ini, masih menggunakan diksi “terduga” teroris namun framing beberapa pihak membuat sebagian masyarakat kita “salah paham” dan banyak yang kemudian “salah menafsirkan” diksi ini. Ada juga yang berasumsi bahwa mereka sudah menjadi terdakwa padahal prosesnya masih berjalan. Orang-orang yang seharusnya menjadi pencerah pun kini justru memperkeruh keadaan tampil terbalik dari apa yang diharapkan; menembakkan pelurunya kesegala arah “salah sasaran”.

Perlu untuk sama-sama diketahui, bahwa dalam menyematkan status terhadap seseorang dalam peristiwa pidana kita harus selalu merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dan jika kita mengacu pada KUHAP tersebut istilah “terduga” tidak ditemukan. Maka, ketika seseorang yang diduga mengetahui suatu peristiwa pidana, maka ia bisa disebut sebagai saksi. Polisi berhak melakukan pemeriksaan terhadap orang itu. Sementara, jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, status saksi itu bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Dengan kata lain, penyidik menduga ia sebagai pelaku kejahatan.

Namun dalam UU 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, terdapat istilah terduga. Di UU tersebut, tidak dijelaskan definisi dari diksi terduga, namun diatur bagaimana menangani tindak pidana pendanaan terorisme, sehingganya terhadap orang-orang yang berstatus terduga. Karena tidak ada norma secara eksplisit, maka tidak ada aturan yang mengatur, artinya bisa berbuat apa saja, dalam konteks negatif maupun dalam konteks positif. Untuk persoalan inisehingga alangkah lebih manusiawinya kita jika dalam proses penanganan perkara terorisme menunggu hasil penyidikan lanjutan dari pihak yang berwewenang terkait status hukumnya saat ini.

Sesungguhnya untuk istilah terduga, terperiksa, terdakwa, terpidana bagi para pers adalah istilah yang harus digunakan wartawan saat meliput seseorang yang sedang berhadapan dengan prooses hukum hal ini karena meski istilah tersebut belum atau tidak diatur, namun istilah tersebut bisa menghindarkan sang jurnalis dari melakukan persidangan melalui media, atau ‘trial by the press.’

Seakan-akan awam, sok tau, tergesa-gesa dan sangat prematur dalam melabelkan status hukum 7 orang yang diamankan oleh Densus 88 di Kabupaten Pohuwato tersebut. Pada akhirnya orang-orang ini “saling menyalahkan” ada yang menjustifikasi pemerintah; melabeli pemerintah setempat seakan-akan memiliki sikap positif overdosis dan bahkan analisis-analisis konyol itu dengan beraninya memetakan letak geografis Kabupaten Pohuwato sebagai tempat “nyaman” bagi para terorisme di Gorontalo yang bisa membuat masyarakat setempat penuh dengan ketakutan dalam kehidupannya, sungguh ini sangat ironis.

Penulis ingin melihat ini dari jauh tanpa memihak kepada siapapun termasuk kepada pemerintah, tujuh orang yang ditangkap, atau kepada siapapun. Catatan atau tulisan ini penulis sampaikan dengan menggunakan kaca mata hukum, sosial dan budaya setempat yang mungkin akan lebih relevan, objektif dan edukatif. Dengan mencoba mempertanyakan status hukum ketujuh orang tersebut saat ini, status kependudukannya atau identitasnya dan entitasnya serta kehidupan sosialnya dengan masyarakat setempat.

Pertama, terkait dengan status hukumnya, diatas telah penulis jelaskan bahwa status hukumnya masih “terduga” (istilah yang sering digunakan oleh penegak hukum dalam penanganan perkara teroris) istilah ini erat kaitannya dengan istilah “tersangka” yang artinya berdasarkan bukti permulaan akan terus dilakukan proses pemeriksaan untuk dipertimbangkan apakah tersangka mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dalam persidangan.

Itu artinya ketujuh orang tersebut “belum tentu” bersalah selama belum melalui proses litigasi dalam kasus terorisme seperti apa yang diasumsikan. Meskipun status tersangka tersebut mempengaruhi hak dan kewajiban mereka selama proses penanganan perkara ini.

Kedua, status kependudukan atau identitasnya dari ketujuh orang tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa mereka ternyata memang “benar” adalah masyarakat setempat, beberapa berita sebelumnya mencoba secara tersirat ingin mengatakan bahwa mereka adalah jaringan teroris yang mengasingkan diri di Kabupaten Pohuwato (salah), padahal mereka adalah penduduk asli yang dengan perkembagan digitalisasi saat ini dapat mengakses dan berjejaring dengan orang-orang yang bahkan jauh di belahan benua lainnya. Mereka orang Pohuwato, hal ini diperkuat oleh saksi hidup yang namanya tidak mau disebutkan.

Ketiga, entitas dari ketujuh orang tersebut rata-rata dari mereka adalah orang-orang yang baik dan sangat akrab dengan para tetangganya, bahkan ada yang bekerja dibeberapa masjid yang ada di Pohuwato. Bekerja di masjid artinya mengabdikan diri untuk ummat dan masyarakat setempat.

Keempat, dengan menyadari dan mengetahui sebelumnya bahwa Pohuwato adalah daerah yang heterogen dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi maka orang-orang seperti mereka pasti mendapatkan tempat yang baik ditengah masyarakat selama mereka tidak melakukan tindakan yang “salah” dan melanggar norma-norma yang berlaku. Sehingga asumsi bahwa mereka dipengaruhi oleh lingkungan itu otomatis “gagal” dan “gugur” sebab bisa jadi mereka belajar dan mengakses paham-paham semacam itu secara otordidak melalui internet dan lain sebagainya, mengingat akses di dunia digital yang begitu mudah saat ini.

Terakhir, pemerintah dalam hal ini Gubernur Gorontalo maupun Bupati Pohuwato yang sebelumnya selalu menjadi “kambing hitam”dalam penanganan dan tidakan preventif dalam perkara terorisme telah memberi akses dan mendukung semua program-program yang dalam hal ini dilakukan oleh BNPT yang memiliki perpanjangan tangan di daerah yang disebut dengan FKPT. Sehingganya untuk menyalahkan dan menuduh “pejabat tinggi” itu juga “salah sasaran”. Kedepan penulis menyarankan FKPT ini untuk dibentuk ditingkatan Kabupaten sehingga lebih masif dalam mencegah tindakan terorisme. Sosialisasinya pun harus sampai ketingkatan paling bawah, dilembaga pendidikan harus masuk sampai ke jenjang SLTP sementara di lingkungan masyarakat harus sampai ketingkat dusun dan RT.

Saran pun tak lupa penulis sampaikan kepada orang-orang yang mencoba mencari panggung ditengah kegaduhan untuk tidak menilai sesuatu dari satu sudut pandang, segingga membuat masyarakat dan pembaca berita “salah paham” sehingga ketakutan ditengah masyarakat pun semakin masif dan turut serta menebar kebencian kepeda pemerintah yang telah berupaya maksimal selama ini.

Sekian, catatan atau tulisan singkat ini semoga bermanfaat dan dimaafkan jika menyinggung pihak-pihak tertentu, tanpa bermaksud menggurui catatan atau tulisan ini hanya ingin meluruskan yang sebenarnya terjadi dan harus dilakukan sebagai orang yang beragama, berbudaya dan bernegara, terima kasih telah membaca.

 

*)Penulis: Rifyan Ridwan Saleh, S.H
Mahasiswa Pascasarjana Jayabaya