Pranala.co.id (Gorontalo) – Rapat dengar pendapat tindak lanjut hasil pertemuuan unjuk rasa aliansi Barisan Rakyat Bersama Rakyat  (Barbar) terhadap persoalan tenaga kerja asing PLTU Gorontalo Utara,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provini Gorontalo  akhirnya memutuskan rapat tersebut dilanjutkan 3 hari mendatang.

Pantauan pranala, rapat tersebut di pending, dikarenakan audience saling tarik menarik hingga tidak mendapatkan titik temu dari rapat tersebut , pasalnya pihak perusahaan  tidak  membawa RPTKA dan dokumen lainnya sebagai landasan masuknya TKA di Gorontalo termasuk alas hak pendirian bangunan sebagai landasan utama.

Usai Rapat dengar pendapat, Paris  Jusuf selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo mengatakan,  terkait dengan pembahasan Tenaga Kerja asing (TKA) tentunya akan ada pertemuan lebih lanjut, untuk menjelaskan kembali harapan – harapan mahasiswa terhadap tuntutan mereka.

“kami mengapresiasi secara maksimal atas langkah- langkah dan kegigihan  yang dilakukan mahasiswa, karena apa yang dilakukan mahasiswa, adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, kami sebagai DPRD sangat menghargai hal tersebut.” Jelas Ketua DPRD. (20/7/2020).

Dirapat selanjutnya tentu kami telah memerintahkan pihak komisi 4 untuk menindak lanjuti hal ini, dan DPRD sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mereka siap menghadirkan data-datanya.

“saya kira pertanyaan kehadiran TKA dimana  hal ini sudah terjawab, hanya saja masi ada hal – hal yang kurang begitu pas, sehingganya akan kita tuntaskan pada pembicaraaan – pembicaraan selanjutnya, dan saya kira yang diminta oleh mahasiswa untuk dimaksimalkan berupa RPTKA dan pengungkapan kesiapan data.” Tuturnya.

RDP aliansi Barbar, Pihak Perusahaan dan Dinas Terkait.

Sementara itu, Suaidi Marasabessy Komisaris Utama Perusahaan mengatakan, pihaknya sangat paham dengan aspirasi mahasiswa, dan berusaha mencari jalan tengah.

“kita akan penuhi apa yang menjadikeinginan aliansi Barbar tersebut, dan tentunya kami akan menyiapkan dokumen yang akan kembali dibahas pada pertemuan mendatang” jelasnya.

Menurutnya ini menjadi sebuah taruhan, dimana hal ini sebagai aspirasi mahasiswa di satu pihak, sementara kepentingan rakyat gorontalo dipihak lain, tentu  kami berusaha akan melanjutkan proyek itu, apapun yang terjadi, nanti kita lihat pertemuan selanjutnya bagaimana.

“terkait dengan PHK sepihak, kami kan tadi minta data dari mahasiswa, karena sejauh ini kami tidak melakukan PHK kepada pekerja lokal yang berada di Perusahaan tersebut, tapi okelah nanti kita lihat, sapa tau ada data – data yang masih tersembunyi. Dan direksi kami mengatakan tidak ada sejauh ini PHK – PHk itu, hal ini kami akan coba periksa, mudah-mudahan tidak ada seperti itu sayang juga kalau PHK itu ada.” Terangnya.

Terkait dengan penolakan mahasiswa terhadap TKA tersebut, tentunya bagi perusahaaan tidak mungkin itu dilakukan, karena mesinnya sudah dari sana, tenaganya juga sudah dari sana, dan tentunya kami akan coba berusaha untuk meyakinkan.

Untuk menggandeng cina dalam pembangunan PLTU, Suaidi mengungkapkan, kepada perusahaan, Gubernur Gorontalo menawarkan untuk membangun PLTU, lalu PLN membuka tender terbuka, dan perusahaan ini ikut,  tentu untuk bisa ikut tender tersebut, sudah harus ada partner, karena itu menyangkut besaran anggaran. Dari hasil tender itu pihak PLN melihat bahwa anggaran yang kami tawarkan adalah yang paling rendah, nah itulah yang menjadi latar belakangya, karena menggunakan tekhnologi dari cina maka hal itu menjadi lebih murah.  Karena ini satu paket, tekhnologi dan tenaga kerjanya dari sana.

Lanjutnya, sesuai data kontraktor, jumlah keseluruhan TKA, berjumlah 138 jiwa, dan ditambahkan 8 orang lagi, dan ketambahan TKA tersebut sementara diisolasi mandiri, sementara untuk ketambahan TKA dua ratusan lebih itu sementara dilakukan pengurusan izin (RPTKA) jadi mereka belum akan datang jika RPTKA-nya juga belum ada, dan ketambahan tersebut tentunya untuk mempercepat dan menyelesaikan pembangunan.

Hidayat Musa selaku Koordinator Aliansi Barbar menambahkan, alasana aliansi ini menolak kedatangan TKA tentu bukan soal isu rasis, akan tetapi hal ini betul betul murni mengingat situasi covd-19 saat ini, pemerintah menggenjot kedatangan Tenaga Kerja asing, tentunya kami menilai ini sesuatu kesalahan besar bagi Pemerintah, sementara jika ditinjau kembali, masih banyak di Gorontalo tenaga kerja daerah kita yang mengalami pengangguran .

Rapat dengar pendapat dini hari, massa aksi melihat ternyata belum ketemunya hasil dari apa yang menjadi tuntutan – tuntutan yang dibawa oleh aliansi ini, pihak terkait termasuk perusahaan tidak mampu mengadakan data – data yang real ataupun kongkrit yang dibutuhkan oleh massa aksi tersebut.

“menjadi kendalanya, dari pihak perusahaa ntidak mampu menghadirkan RPTKA atau tidak mampu menjelaskan kepada kami kenapa harus menggunakan tenaga kerja asing termasuk spesifikasinya, sementara dari pihak DPRD dan Dinas terkait belum bisa memberikan solusi yang kongkrit atas permasalahan yang kita bawa tadi .” terangnya.

Hidayat Musa juga mengungkapkan, aliansi Barbar akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi tuntutanya, dan pihaknya sangat kecewa atas hal ini, pihaknya pun berharap dipertemuan mendatang mereka bisa menemukan titik terang atas persoalan ini, dan data – data yang dibutuhkn bisa dihadirkan leh  Dinas –dinas terkait dan termasuk perusahaan.

“Kami telah menyampaikan didalam rapat  jikalau nanti, DPRD tidak mampu memfasilitasi kami untuk mengadakan pertemuan lagi dan tidak mampu menghadirkan data-data lengkap soal hal ini, maka kami akan melakukan gerakan – gerakan lain yang  itu kita sepakati bersama di dalam aliansi, “ Tegasnya.

Aliansi Barbar tetap bersih keras menolak kedatangan Tenaga kerja asing di bumi Hulonthalo, kami melihat secara betul – betul PLTU yang berada ditanjung karang  saat ini sedang bermasalah, dan tentunya kami berharap pihak Pemerintah mampu membongkar permasalahan yang berada di PLTU itu sendiri,

“konsekuensi paling berat, tentunya kami akan menuntut PLTU ini untuk ditutup,  kami pun sudah mengkaji di dalam aliansi kami soal konsekuansi,  jika PLTU ini tidak akan berjalan, tentunya lebih banyak dampak buruknya dimasyarakat dibandingkan dampak positifnya.”Tutupnya.