Pranala.co.id (Deprov) – Polemik lahan yang terjadi di desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara terus berlanjut. Salah satu perwakilan dari masyarakat desa Imana mengatakan bahwa mereka datang ke DPRD Provinsi ini untuk menyampaikan keluh kesah yang mereka alami.

“Jadi kami dari masyarakat Gorontalo Utara tujuan kesini untuk menyampaikan aspirasi. Bahwa ada satu persoalan di Gorut itu yang dengan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaian, yaitu masalah lahan. Lahannya ada, sertifikatnya juga ada tapi yang mengelola bukan dari kita,” Tegas Tokoh Pemuda Atinggola itu, yang tidak mau disebutkan namanya.

Di sisi lain, pemilik lahan Masri Laiko, membeberkan awal mula masalah ini terjadi sewaktu tahun 1982 itu pemerintah Kabupaten Gorontalo mencanangkan program percetakan sawah baru kepada masyarakat Atinggola, dan yang mendapat program ini adalah warga desa Imana dan Monggupo. Kemudian pemerintah desa Imana saat itu menunjuk 100 orang untuk membuka lahan dan dibagi jadi empat kelompok yang dipimpin oleh CV Harinda Jaya.

Lanjut Masri, pada tahun 2002 di desa yang sama, daerah tersebut dijadikan sebagai daerah transmigrasi oleh pemerintah. Sehingganya Kepala Desa Imana waktu itu menolak program ini dengan alasan lahan tersebut sudah ada sertifikat tanahnya.

“Pada tahun 1982 itu pemerintah melaksanakan program percetakan sawah baru, dan ditawarkan melalui camat Atinggola, dan menurut survei 2 desa yang layak mendapatkan program tersebut yaitu desa Imana dan Monggupo. Lalu pemerintah desa Imana menunjuk 100 warga untuk membabat hutan untuk dijadikan lahan dan dibagi jadi empat kelompok dipimpin langsung CV Harinda Jaya,” Ungkap Masri Laiko

“Tidak lama kemudian tahun 2002 ada program transmigrasi lokasinya juga disitu sampai kepala desa Imana mengatakan waktu transmigrasi masuk bahwa lokasi tersebut sudah bersertifikat, tapi dari pihak transmigrasi tetap memaksakan,” Lanjut Masri

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Awaluddin Pauweni yang menerima langsung beberapa warga Atinggola tersebut, mengungkapkan bahwa mereka akan menindak lanjuti laporan tersebut melalui komisi I.