Pranala.co.id (Jakarta) – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo, melakukan Konsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok substansi Permendagri 64 tahun 2020 serta Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

Rombongan pimpinan dan tim banggar Deprov Gorontalo diterima langsung Drs. John Rooy Erasmus Salamony selaku Kasubdit wilayah tiga Kemendagri yang di dampingi Yanuar Andriyana Putra, ST, MMSI selaku Kasie wilayah tiga B Kemendagri di Gedung F Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta (27/08/2020).

Hari ini kita melakukan Konsultasi berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020 menyangkut dengan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah termasuk operasional, honorarium serta tunjangan kinerja.”ucap Ketua DPRD Provinsi Paris RA Jusuf saat melakukan konsultasi.

Lanjutnya, Pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan.

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai, batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

DPRD Provinsi dan Kemendagri. Foto : Ist

Lebih lanjut menurut Paris Jusuf Perpres ini juga memuat bahwa ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dijelaskan pula, kunjungan dini hari merupakan konsultasi untuk membahas sejumlah regulasi-regulasi terhadap APBD Tahun 2021 yang erat kaitannya dengan perpres nomor 33 tahun 2020.

“ kami tim badan anggaran yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo telah melakukan konsultasi terhadap APBD 2020, dan hal ini pula telah kita bahas ditingkat daerah antara Tim Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Gorontalo,tetapi kesepakatannya untuk lebih jelaskan kita melakukan konsultasi ke Kemendagri,” jelas Paris Jusuf.

Selain Membahas Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Pimpinan Dewan bersama Badan Anggaran serta pihak Eksekutif yang menghadirkan Sekda Provinsi Gorontalo mengkonsultasikan pula Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Rombongan pimpinan dan tim banggar Deprov Gorontalo diterima langsung Drs. John Rooy Erasmus Salamony selaku Kasubdit wilayah tiga Kemendagri.

Dalam diskusi tersebut pihak kemendagri melakukan penjabaran dan ruang lingkup Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 jelas John Rooy Erasmus Salamony selaku Kasubdit wilayah tiga Kemendagri
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA Jusuf mengatakan, bahwa dua esensi yang penting dari penjelasan pihak Kemendagri,yang pertama untuk pembahasan di APBD di tahun 2021 dilakukan secara non virtual,dan yang kedua tentang pinjaman daerah dalam hal pemahaman terhadap persetujuan DPRD, dimana sebelumnya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo akan melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 senilai Rp998 miliar.

“ dua esensi ini kami merasa sangat penting, dimana dengan kondisi ekonomi Nasional yang tidak stabil pemerintah Daerah melakukan PEN di tahun 2021 dengan acuannya ada beberapa daerah yang telah melakukan peminjaman tersebut, seperti Nusa Tenggara Barat, olehnya DPRD Provinsi Gorontalo sebagai unsur legislative hanya menerima surat pemberitahuan, tanpa melegitimasi persetujuan,” katanya Paris.

Ditambahkan, bahwa apa yang telah dikonsultasikan hari ini akan kita bahas bersama lagi ditingkat eksekutif dan legislative agar memiliki presepsi yang sama terutama PEN Tahun 2021.

“ kami meminta kesesuaian regulasi, terutama mekanisme persetujuan, apakah disetujui oleh Pimpinan Dewan atau persetujuannya melalui DPRD, ini yang akan kita bahas ditingkat pimpinan nanti,” tambah paris Jusuf.

Yanuar Andriyana Putra, ST, MMSI selaku Kasie wilayah tiga B Kemendagri,menguraikan pula, PEN di tahun 2021, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk pinjaman daerah sebesar 10 Triliun Rupiah. Namun untuk daerah yang akan mendapat persetujuan tersebut, merupakan daerah yang memenuhi empat kriteria, pertama daerah yang terdampak covid-19, kedua Provinsi yang memiliki program yang menunjang ekonomi nasional, ketiga jumlah sisa pinjaman tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah pinjaman yang ditarik saat ini tidak bisa melebihi pinjaman 75 persen dari jumlah pendapatan umum daerah tahun sebelumnya,keempat dilihat rasio keuangan daerahnya paling sedikitnya dua setengah persen.

“ empat kriteria ini harus dipenuhi oleh daerah yang akan melakukan peminjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021, sehingga menurutnya DPRD tidak perlu menyetujuinya namun bersifat pemberitahuan,” urainya.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ikut didampingi wakil ketua satu, Moh.Kris Wartabone,Wakil Ketua dua Sofyan Puhi, Wakil Ketua tiga, Awaludin Pauweni serta Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo,yakni, Sun Biki, Fikram AZ Salilama, Mecke Camaru, Venny Anwar,Espin Tulie,Hidayat Bouty,Ismail Alulu,Thomas Mopili,Sulyanto Pateda,Nasir Majid,Atnan Entengo,Yasin Dilo,Oktohari Dalanggo,Siti Nurain Sompe,Yuriko Kamaru, Fadli Hasan,Ance Robot,AW Thalib,Faisal Hulukati,Irwan Mamesah,Erwinsyah Ismail,Arifin Ali, Dedi Hamzah dan Arifin Djakani serta para Jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.