Pranala.co.id – Calon Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo hadiri undangan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mengklarifikasi laporan dari Bawaslu yang diduga melanggar peraturan terkait dengan administrasi. (12/10/2020).

Nelson Pomalingo mengatakan pihaknya telah menyampaikan klarifikasi kepada KPU terkait dengan beberapa hal yang dilayangkan Bawaslu pada (6/10) terkait dengan program yang dilaksanakan saat masi menjabat sebagai Bupati diantaranya Handsanitiser, perikanan dan  jelajah wisata.

“jelajah wisata itu adalah program yang saya sebagai Bupati datang bukan sebagai calon bupati, sebagai petahana tentunya, tugas bupati itu menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan dan melaksanakan pelayanan masyarakat dan itu bagian dari 3 tupoksi. Tidak ada yang menguntungkan saya pribadi dalam kegiatan wisata itu dan tentunya tidak ada kampanye, , tidak ada simbol – simbol, tidak ada secara masif dilakukan antaralain di dinas perikanan hanya terdapat 40 orang dan untuk jelajah wisata itu atas inisiatif masyarakat, momen saat itu bertepatan dengan masa New Normal jadi saya sahuti dengan baik, serta untuk handsanitiser itu inisiatif dari badan bencana dalam rangka memproduksi handsanitiser untuk pencegahan covid-19, mestinya ini diapresiasi oleh masyarakat dan kita semua, karena hari ini, covid harus dilakukan pencegahan dan penanggulangannya salah satunya juga sebagai pemulihan ekonomi, apalagi sumber dana khusus di 2 dinas itu, baik dinas perikanan dan penanggulangan bencana dana, pemerintah pusat mengahragi kita dengan menyelenggarakan pencegahan untuk menuntaskan covid-19 sehingganya pemerintah pusat memberikan kita dana DID.” ungkapnya.

Saat Klarifikasi, Nelson juga menyampaikan 2 hal kepada KPU diantaranya, kepada pelapor menurutnya ada kelemahan, pertama yang bersangkutan ada hubungan kekeluargaan dengan pasangan calon, dan yang ke 2  pelapor tidak menghadiri langsung, tidak terjun langsung, dan tidak merasakan langsung, jadi sangat lemah, hanya melalui informasi berita, dan ke 3, Pelapor  melaporkan sanggahannya setelah masa sanggah, jadi sebenarnya ini tidak perlu diregistrasi lagi oleh Bawaslu karena sudah melewati masa sanggah, karena masa sanggah itu ada beberapa yang bisa melapor diantaranya rakyat, pasangan calon dan kuasa hukum.

“saya sesalkan kepada Bawaslu mereka sudah menemukan hal ini sebelumnya, kenapa tidak di proses, Saya punya keyakinan mungkin mereka menganggap ini tidak kuat ini keseimpulan saya sementara, termasuk yang saya sesalkan ialah saksi – saksi yang diminta itu adalah saksi – saksi yang berhubungan dengan  pasangan lain, sehigga menurut saya terjadilah subyektivitas atau penjelasan yang tidak sesuai.” Terangnya.

Terkait hal ini, langkah yang diambil  Nelson, pertama pihaknya menunggu hasil putusan pleno. ia berharap KPU bisa menjalankan secara obyektif, secara transparan dan dirinya meyakini integritas dari KPU.

Hal yang dituduhkan kepadanya, Menurut Nelson agak keliru karena saat itu ia masih menjabat Bupati yang juga sebagai Ketua Satuan tugas untuk melaksanakan pencegahan Covid-19 dan hal ini dilaksanakan untuk keselamatan rakyat.

“Terus terang saja, dengan dibuat begini saya, tentu ini melemahkan saya, karena terinformasi saya telah dicoret padahal sampai dengan hari ini kan tidak sama sekali saya dicoret. Saya tegaskan orang yang mengisukan Ini ialah pembohongan publik. kita tunggu saja prosedur yang ada.” Tegas Nelson

Nelson juga menambahkan, pihaknya meminta jika terbukti dirinya tidak bersalah dalam hal ini tentunya harus ada pemulihan nama baiknya.

“Dasar – dasar dari Bawaslu ini, memungkinkan saya akan melapor kepada DKPP, dan tentunya kami akan mencoba menambah data dulu untuk melapor.” Tandas Nelson.