Pranala.co.id (Provinsi) – Universitas Bina Mandiri gelar website seminar nasional (Webinar)  tahun 2020, mengangkat tema  akuntabilitas dan transparansi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Sabtu (20/6/2020).

Menariknya dalam webinar tersebut menghadirkan narasuber – narasumber yang kompeten dalan memiliki kapasitas dalam  menanggapi tema yang diangkat, diantaranya, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dan Tokoh Budayawan yang juga Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim S. Niode.

Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejauh ini mengucurkan begitu banyak bantuan untuk membantu masyarakata yang terkena dampak covid-19, hal ini juga berkolaborasi dengan  Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, bahkan bantuan tersebut juga bersumber dari dana  Desa..

“penggunaan anggaran baik oleh Pemprov maupun Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo untuk penanganan pandemi Covid-19 dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.” Tegasnya.

Terkait tumpang tindihnya data penerima bantuan sosial yang dipertanyakan peserta webinar, Idris Rahim mengungkapkan, Pemprov Gorontalo mengalokasikan bantuan kepada warga yang terdampak Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penyaluran bantuan bahan pangan melalui bakti sosial NKRI Peduli.

Lebih lanjut Dirinya mengatakan, untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, Gubernur Gorontalo telah menginstruksikan Bupati dan Wali kota untuk memampang nama penerima dan jenis bantuan yang diterimanya di setiap kantor kelurahan dan desa.

“Masing-masing kelurahan dan desa harus memampang data penerima bantuan. Siapa yang menerima PKH, BLT, maupun antjenis buan lainnya. Tujuannya agar pemberian bantuan itu merata dan juga untuk transparansi,” tutur Wagub.

Sementara itu Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim S. Niode yang juga menjadi narasumber pada webinar tersebut mengungkapkan jumlah laporan keluhan masyarakat yang masuk melalui Pos Covid-19 Ombudsman selama masa pandemi Covid-19. Secara nasional ada 1.242 laporan masyarakat, dan untuk Provinsi Gorontalo ada tujuh laporan.

“Sampai kemarin untuk Gorontalo hanya ada tujuh laporan dan semuanya terkait bansos. Masyarakat mengeluh tidak mendapatkan bansos dan takut melapor,  karena ada intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Tetapi setelah kami telusuri, ternyata sebagian besar masyarakat tidak paham bahwa bantuan itu tidak semuanya harus diperoleh, misalnya yang sudah menerima BLT tidak boleh lagi menerima jenis bantuan yang lain,” Tutup Alim. *** (Rls/Humas)