Pranala.co.id – Penghujung tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi akhir tahun bersama Organisasi perangkat daerah melalui via daring. Rabu (30/12/2020).
Bupati Gorontalo menjelaskan ada lima hal utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama kaitannya dengan perayaan tahun baru. Dimana seluruh kegiatan pergantian tahun ditiadakan secara menyeluruh.
“Yang ada hanya dzikir dan doa. DZikir itu kita laksanakan Magrib sampai Isha dan itu hanya dilaksanakan di ibukota kabupaten, di masjid jami kecamatan, dan juga masjid besar di tingkat desa. Kita juga melaksanakan doa di gereja, tapi paling lambat sampai jam 8,” jelas Nelson Pomalingo.
Dalam perayaan tahun baru ini, Pemkab bakal memberikan perhatian khusus untuk pemberantasan Miras serta terkait peredaran petasan.
“Seperti yang kita sepakati bersama Forkopimda untuk besok, ditiadakan semua kegiatan khususnya malam hari, dan termasuk Menara. Jadi tidak ada yang datang, dan itu sampai tanggal 3 Januari depan, hingga tanggal 3 semua destinasi wisata kita tutup. Kita ingin masyarakat kita berada di rumah, bersihkan rumah, berkumpul dengan keluarga,” lanjut Dia.
Poin kedua yang juga dibahas terkait masalah pencegahan penularan Covid-19. Karena Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo termasuk zona merah, sehingganya, Pemkab akan melakukan pencegahan secara menyeluruh.
” pencegahannya Akan dimulai dengan penegasan protokol kesehatan di perkantoran, ASN, tempat kerumunan, pasar, hingga meniadakan pesta pernikahan di malam hari.” Tegasnya.
Soal kebijakan Pemkab, dana ADD bulan Desember tidak dibayarkan. Namun Pemkab tetap memastikan hak aparat desa akan didapatkan pada 2021 mendatang.
Bupati Gorontalo telah melakukan revisi dalam APBD 2021, dan pembayaran ADD akan dilakukan sebanyak 13 bulan. Anggarannya sudah disiapkan, dan aparat desa akan tetap mendapatkan haknya di tahun depan.
“Kita tidak bisa bayar tahun ini, karena keterbatasan dana, saat kita cek DAU, tapi terpotong, PAD kita target 189 miliar rupiah, yang masuk hanya 90 miliar rupiah berpengaruh pada sirkulasi keuangan kita,” jelasnya.
Pada rapat koordinasi itu juga membahas soal tenaga kontrak yang dirumahkan, Bupati menegaskan kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh, bahkan menyentuh tenaga dokter specialis, perawat, dokter hewan ,hingga pegawai krusial lainnya. Hal ini dilakukan untuk melakukan penataan secara maksimal.
Pasalnya di tahun 2021 nanti, Pemkab bakal mendapat ketambahan PNS sebanyak 200 orang, 90 orang PPPK, dan juga sudah mengajukan PPPK sebanyak 2000 orang.
“Kita akan analisis kebutuhan daerah. Jadi ini dalam rangka penataan, efisien dan peningkatan kinerja. Nanti februari kita akan kembali memanggil yang sesuai dengan kebutuhan,” Terang Bupati Gorontalo
“Saya sampaikan Pilkada sudah selesai maka sudah saat kita bersatu membangun daerah, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan,” Tutupnya.