Pranala.co.id-Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D melakukan rapat kordinasi bersama Kepala Daerah Kabupaten Kota, Forkopimda, se-Provinsi Gorontalo.
Dalam Konfrensi Pers Kemendagri RI Tito Karnavian mengatakan, pada sore hari ini kami bersama Pemimpin Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo, melakukan rapat kordinasi, dalam rangka kunjungan kerja.
” Ada tiga hal yang kita bahas yaitu, yang pertama penanganan Covid-19, saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, TNI, Polri, dan semua pihak yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, dari data-data yang ada, Covid-19 di Gorontalo relatif terkendali, namun kita akan tetap terus waspada,” ungkap Kemendagri RI Tito Karnavian usai rapat bersama seluruh Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Hotel Aston Kota Gorontalo, kamis (1/9/2022).
Foto Mendagri RI Tito Karnavian Saat Mulai Pimpin Rapat Bersama Kepala Daerah Se-Provinsi Gorontalo
Lebih lanjut kata Tito, yang kedua masalah ekonomi, tadi juga pihaknya sudah menyampaikan, di dalam bahwa baik di tingkat Nasional, maupun di tingkat Daerah.
” Kita tidak bisa mengandalkan APBN, serta APBD, karena gejolak ekonomi saat ini sementara bergejolak di tingkat Dunia, maka juga perlu dengan sektor, Non Geforment atau disebut dengan, Swasta, khususnya Investor, baik dari Dalam Negri, terutama UMKM, dan Investor Luar Negri sebanyak menguntungkan kita kenapa tidak dipergunakan,” katanya.
Tito Karnavian juga menjelaskan, bahwa untuk APBN, serta APBD, adalah kunci utamanya yaitu harus upayakan dengan tepat sasaran, ditargetkan lebih, syukur kalau bisa lebih akan tetapi tidak memberatkan rakyat, perlu upaya kreatif, kemudian ukuran belanjanya bakal cukup dengan sesuai target, jangan ditahan sampai akhir tahun, perlu ada uang yang berbeda di masyarakat, termasuk APBD, belanja pemerintah terpenting.
” Fungsinya yaitu, agar ada uang yang beredar di masyarakat, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik, karena konsumsi rumah tangga itu adalah penyumbang terbesar, angka pertumbuhan ekonomi, kemudian belanja pemerintah menjadi stimulan, untuk sektor swasta, jadi belanja Daerah yang ditahan, uang enggak beredar, masyarakat, serta swasta kurang bergerak, dan daya beli masyarakat berkurang karena dari pemerintah di tahan,” jelasnya.
Tito Karnafian juga menerangkan, kalau belanjanya juga jangan dihabiskan begitu saja, tapi harus memberikan daya dongkrak, untuk kesejahteraan rakyat.
” Saya melihat postur, APBD Provinsi Kabupaten Kota di Gorontalo, disini sudah menjadi daerah Otonom sendiri, selama 21 tahun, filosofi dari Otonom itu, ujungnya adalah kemandirian fiskal, yang ditandai dengan PAD, lebih besar dengan trasfer pusat, kalau melihat komposisinya saat ini, 75% masih dari pusat, 25% dari PAD artinya, filosofi semangat tujuan, Gorontalo terpisah dari Sulut belum tercapai, dan ini menjadi koreksi tolong. Baik itu Eksekutif, Legislatif, termasuk jajaran pemerintah, dan masyarakat, mengevaluasi,” terangnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa kalau ini selalu terjadi, banyak ketergantungan oleh pemerintah pusat, apalagi anggarannya kecil lagi anggarannya, 1,7 triliun, untuk penduduk 1 juta di Provinsi, belum untuk 6 Kabupaten Kota yang posturnya hampir sama juga, masih tergantung dari pemerintah pusat juga, kalau terjadi dinamika, pendapatan Nasional berkurang, misalnya inflansi, itu akan berdampak, kepada Gorontalo yang selalu mengandalkan Trasfer Pusat.
” Beda kalau di Daerah yang PADnya kuat, saya ambil contoh di Bandung, Bali, 6,3 triliuan anggaran APBDnya, 4,7 triliun dari PAD, 1,6 triliun dari Trasfer Pusat, 1,6 triliun itu berkurang sedikit pasti tidak akan goyang dia nantinya, kita mengharapkan, di Gorontalo, melakukan koreksi bukan hanya Gubernur, akan tetapi perlu dengan kekompakan semua pihak, dan harus ada upaya-upaya kreatif,” pungkasnya.
Pewarta : Agung Nugraha