Pranala.co.id – Salah satu misi pemerintah sekarang saat mencalonkan periode ke-2 dalam Pilpres 2018 untuk menegakkan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun sejak dilantik setahun lalu dalam periode ke-2 sampai sekarang, berbagai misi yang diusung pasangan presiden dan wakilnya masih jauh panggang dari api, karena kebijakan yang dibuat pemerintahan justru memperlemah penegakan hukum, pengakuan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan kebebasan masyarakat untuk berekspresi, indikasi itu terasa menurun.

Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak/milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berdaulat atas hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan berpendapat secara lisan dan tulisan, merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilat demokrasi.

Terasa oleh publik bahwa penegakan hukum hanya digunakan sebagai alat kriminalisasi, diskriminasi, melanggar HAM dan merusak demokrasi. Ini dapat dilihat dari maraknya kriminalisasi yang menjerat pihak- pihak yang kritis, yang tidak sependapat dengan kebijakan atau pandangan pemerintah.

Beda Jauh Jaman Reformasi
Era Presiden ke-3, alm. BJ. Habibie (BJH), yang menghadapi begitu banyak tekanan dari semua sisi, tapi dinilai mampu dan begitu baik selama 17 bulan menjabat Presiden RI ke-3 . Beliau / BJH dituduh sebagai kepanjangan orde baru tapi mampu mereformasi kondisi yang kurang baik dari sebelumnya, dengan menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, adil, membuka kebebasan Pers, melaksanakan Pemilu dengan Multipartai, dan memberikan otonomi untuk daerah-daerah.   Prestasi yang patut dibanggakan adalah turunnya nilai dolar hingga Rp 6.500 yang sebelumnya mencapai Rp 17.000/ per 1 dollar AS, memisahkan Jaksa Agung dan Bank Indonesia dari Kabinet, serta melepaskan tahanan-tahanan politik dari Lapas/penjara.

Kualitas Demokrasi
Di suatu negara ditentukan oleh kualitas penegakan hukum, apalagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar (urut ke-3 di dunia), harus bisa menjamin peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi, dengan mewujudkan hukum tidak boleh diterapkan secara sepihak sesuai kepentingan penguasa, karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, mengakui kedaulatan rakyat dijalankan melalui sistem demokrasi, karena demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Potret penegakan hukum di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan publik, karena terlihat adanya penegakan hukum yang berpihak, terasa adanya intervensi suatu pekara berdasarkan kehendak kekuasaan, dan presiden dapat dibenarkan mengintervensi perkara hukum karena Kepolisian dan Kejaksaan berada langsung di bawah presiden selaku kepala pemerintahan.

Menyangkut Hak Asasi (HAM)
Negara harusnya lebih pro-aktif untuk menjamin hak setiap warga negaranya terlindungi Hak Asasinya oleh kepala pemerintahan, karena dalam wewenang ketatanegaraan, kepala pemerintahan bisa melakukan instruksi-instruksi kepada bawahannya, Disamping itu Negara harus lebih aktif dalam melindungi kebebasan berekspresi di era media sosial dan teknologi yang begitu maju, serta distribusi informasi yang terukur.

Demokrasi harus menjamin setiap warga negara terlibat dalam mengambil keputusan. lewat media sosial, proses informasi yang saling mendengar antara warga dengan pemerintah harusnya semakin mudah dan kontinyu. Hal ini bisa digunakan untuk menilai kebebasan berekspresi, jangan sampai pihak penguasa salah menilai eksepresi dalam kritikan dan masukan bisa berakibat tuduhan adanya tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHPidana maupun UU ITE.

Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi
Masih merupakan barang mahal karena adanya UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini tidak membawa angin segar bagi upaya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Dalam UU ITE ini terdapat 19 bentuk tindak pidana yang dimuat pada Pasal 27 sampai 37, diantaranya ada tindak pidana penghinaan khusus, yakni dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adanya Maklumat Kapolri No. Mak/1/1/2021
Maklumat ini terasa tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai hak-hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan publik, selama itu bukan berita bohong (hoax). yang terkait kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), karena Pasal 2 d dari Maklumat itu dinilai dapat mengancam tugas utama jurnalis dan media untuk mencari dan menyebarluaskan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Di dalam Pasal 2 d itu, Kapolri meminta masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, di dalam UU Pers Pasal 4 ayat (3) menyatakan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi‘.
Hal ini menjadi pro-kontra dalam masyarakat yang tidak ingin ada aturan yang dipandang mengganggu hak dan kebebasan berekspresi.
Bahwa perkara Hukum hanya boleh diputuskan depan Hakim di Pengadilan bukan di depan meja Kekuasaan.

Dalam Pasal 28 F UUD 1945
Pasal ini mengatur bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Ketentuan Lain Dalam Pencemaran Nama Baik
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUHP), salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) sudah lebih awal diatur dalam Pasal 310 KUHP.
Apabila unsur-unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.
Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 14 ayat (1) menyatakan, Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun. Ayat 2-nya mengatur, Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun.
Pada Pasal 15 mengatakan, Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 (dua) tahun.

Sekian dan salam Penulis (Dahlan Pido, SH., MH., / Praktisi Hukum / Advokat)

%d blogger menyukai ini: