Oleh : Ali MobiliU
Praktisi Pers

Pranala.co.id – Upaya Dewan Pers yang mengeluarkan kebijakan tentang Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) atau sertifikasi profesi Wartawan, maupun ketentuan verifikasi perusahaan Pers, patut dihargai dan diapresiasi. Paling tidak, hal itu menunjukkan, bahwa Dewan Pers sangat responsif terhadap berbagai persoalan yang mencuat, terutama setelah menjamurnya Media Online di Indonesia.

Hanya saja, semua upaya Dewan Pers itu, tidak akan pernah menyentuh substansi persoalan serta tidak akan menyelesaikan masalah, sepanjang Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tidak atau belum diamandemen. Artinya, jika ketentuan konstitusi yang sudah berusia 21 tahun itu, tidak segera diamandemen atau diperbaharui, maka ke depan, Dewan Pers akan kelabakan dan kewalahan. Bahkan akan membawa konsekwensi yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang harus dicatat, Pers adalah pilar ke 4 demokrasi yang sangat penting dan startegis perannya, dalam menegakkan kehidupan demokratis yang adil dan berkemajuan.

Boleh disebut, Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, sangat jelas, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Salah satunya, ketika ketentuan konstitusi itu dibahas oleh DPR-RI, kemudian disahkan dan diundangkan, Media Online belum menjamur seperti sekarang ini. Meski Internet ketika itu sudah berkembang dengan hadirnya situs-situs atau website, namun keberadaanya masih terbatas menyajikan informasi yang bersifat internal perusahaan, internal lembaga negara dan lembaga non pemerintahan lainnya, bukan dipandang sebagai Media Online yang menyajikan informasi yang menggunakan kaidah-kaidah dan konsep kerja jurnalistik. Tidak heran, jika klausul tentang Media Online, tidak diatur secara spesifik dari pasal demi pasal dalam Undang-undang tersebut. Melainkan lebih spesifik, paradigma yang melingkupinya merujuk pada media konvensional, berupa Media cetak dan elektronik.

Lagi pula, dari sekian banyaknya Undang-Undang yang lahir dan diorbitkan di awal era reformasi 1999, sebagian besarnya sudah diamandemen, mengikuti tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Sebutlah misalnya, Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah yang sudah 3 kali diamandemen, Undang-Undang pemilu, Undang-Undang Otonomi Daerah dan masih banyak lagi. Sementara Undang-Undang pers yang tidak kalah pentingnya, belum tersentuh oleh wacana amandemen sekalipun. Padahal, begitu banyak perubahan-perubahan akibat perkembangan teknologi informasi yang patut menjadi rujukan, bahwa Undang-Undang pers, juga perlu mendapat sentuhan analisis dan kajian yang lebih komprehensif lagi untuk dibenahi dan disempurnakan.

Salah satu klausul yang perlu diatur dalam amandemen Undang-Undang pers ke depan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah mengatur secara menyeluruh dan bersifat mengikat, keberadaan Media Online. Mengapa? Mendirikan Media online tidak seperti mendirikan media cetak, televisi dan radio yang sifatnya padat karya dan padat modal. Sementara media online, hanya dengan modal Rp. 3 juta saja misalnya, seseorang sudah bisa membuat website, menyewa hosting dan siap memproduksi berita dan informasi. Tidak harus di kantor redaksi, tapi di dalam kamar tidur sekalipun, seseorang sudah bisa melakukan editing dan memposting berita.

Upaya Dewan Pers melaksanakan UKW dan mengeluarkan ketentuan verifikasi kelengkapan perusahaan pers, sejauh ini nampaknya sulit mengukuhkan eksistensi keberadaannya. Malah sebaliknya, Dewan Pers menuai tudingan, bahkan belakangan muncul lembaga Dewan Pers tandingan. Penyebabnya adalah, landasan yuridis operasioal Dewan Pers belum sepenuhnya terakomodir dalam UU pers Nomor 40 tahun 1999.

Dalam kerangka pelaksanaan UKW misalnya, Pertama, Dewan Pers belum sepenuhnya mampu merumuskan dan menetapkan standar kompetensi Wartawan yang sesungguhnya. Jika Guru dan dosen misalnya, memiliki 4 standar kompetensi, yakni kompetensi Pedagogik, kompetensi Profesionalisme, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian, lantas bagaimana dengan standarisasi kompetensi Wartawan. Pertanyaan lainnya, bagaimana dengan sistem dan standarisasi rekrutmen tim penguji yang diturunkan ke daerah-daerah.

Yang patut dicatat lagi, bahwa Wartawan adalah bagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan pers. Pertanyaannya, bagaimana dengan keberadaan Badan Nasional Sertfikasi Profesi (BNSP), yakni sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 yang menjamin mutu kompetensi tenaga kerja pada semua bidang proofesi yang ada di Indonesia. Dengan begitu, lembaga mana yang semestinya berwenang melakukan sertifikasi profesi Wartawan? Jika Dewan Pers, apa yang menjadi landasan yuridisnya. Sementara jika BNSP, sudah jelas, Wartawan adalah juga pekerja yang sudah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003.

Kedua, ketidakjelasan jaminan pemenuhan hak-hak Wartawan yang sudah selesai mengikuti UKW dan telah mengantongi sertifikasi kompetensi, terutama bagi Wartawan media Online. Jika hak-hak pekerja Pers tidak diatur lebih lanjut, ketika perusahaan Pers media online, ternyata tidak mampu memenuhi Upah Minumum Provinsi, (UMP), perusahaan Pers tidak mampu memberikan renumerasi yang sesuai dengan standar kompetensi Wartawan, lantas apa artinya UKW bagi seorang Wartawan, apa artinya sertifikat yang dikantongi oleh Wartawan, jika kemudian hanya menjadi selembar kertas yang tak bermakna yang hanya tersimpan rapi di lemari.

Fakta di lapangan menunjukkan, ada Wartawan media online yang sudah UKW sekalipun, hanya menerima gaji atau upah, paling tinggi Rp. 1.5 juta per bulan, ada juga yang hanya menerima honor dengan kisaran antara Rp. 15 ribu – 25 ribu per judul berita, tanpa ada jaminan hari tua, tanpa ada asuransi kecelakaan, bahkan tanpa ada tanggungan BPJS. Artinya, nasib wartawan yang notabene mengantongi sertifikat kompetensi sekalipun, lebih dihargai dari seorang Pembantu Rumah Tangga atau bahkan seorang buruh di pelabuhan. Selanjutnya, Dewan pers dan organisasi profesi wartawan juga, belum mampu sepenuhnya mendorong para Wartawan membentuk, mendirikan atau mengorgansiasikan diri ke dalam anggota Serikat Pekerja, sebagai wahana untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai seorang profesional yang memiliki kompetensi profesi.

Selain UKW, salah satu upaya yang juga dicanangkan oleh Dewan Pers untuk menertibkan keberadaan media online, adalah ketentuan tentang Badan Hukum Media Online yang harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Namun dalam realitasnya, hal itu ternyata bisa disiasati dengan mencantumkan “modal fiktif”. Adapun, ketentuan kelengkapan kantor Redaksi, sttruktur redaksi, kelayakan upah, sistem kerja dan sebagainya, biasanya bisa disiasati sesaat. Tidak heran, fakta di lapangan menunjukkan, ada Wartawan, baik Wartawan Senior maupun Wartawan “kemarin sore”, di atas kertas dia Pemimpin redaksi atau Redaktur, tapi secara operasional defakto, dia juga tampil sebagai Direktur Utama Perusahaan Pers, dia juga Redaktur, bahkan dia sendiri yang bertindak sebagai Wartawan, turun lapangan, meliput dan menyusun berita sesuai seleranya.

Hal ini memunculkan iklim yang tidak sehat, terutama di lingkungan Pemerintah Daerah, Akhirnya, media online menjadi terkooptasi ke dalam ruang lingkup yang sempit, berupa hadirnya kelompok-kelompok media online yang kontra produktif. Media online yang “Terakomodir” cenderung membela, mengangkat dan memuja-muja. Sementara yang tidak “Terakomodir” sudah pasti menyerang dan mencoba menghardik yang tidak mengakomodirnya. Itulah fakta di tengah masyarakat hari ini. Lantas, apakah masyarakat harus menyalahkan Wartawan, tidak !, karena Wartawan juga manusia biasa yang butuh dihargai, butuh penghidupan yang layak seperti profesi yang lainnya.

Demikian juga, himbauan Dewan Pers yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, agar tidak menjalin kemitraan dengan Media Online yang tidak terverifikasi Dewan pers. Dalam dalam prakteknya, Pemerintah Daerah terbentur oleh beberapa regulasi yang mengikat, diantaranya, regulasi pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Kepres Nomor 16 tahun 2018, bukan berpedoman pada Himbauan Dewan Pers.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga terbentur oleh ketentuan tentang ambang batas nilai kontrak perusahaan yang berbadan hukum PT, minimal nilai kontraknya Rp. 500 juta ke atas. Di sisi yang lain, Media Online yang menggantungkan hidup pada kerjasama dengan Pemerintah Daerah, meski berbadan hukum PT, tapi minumum nilai kontrak yang diperoleh paling tinggi Rp. 200 juta per tahun, bahkan ada yang hanya mendapatkan 50 juta per tahun yang semestinya, nilai kontrak seperti itu menjadi hak pengusaha ekonomi lemah yang tidak berbadan hukum PT.

Paling tidak, itulah sedikitnya gambaran, betapa pentingnya amandemen terhadap Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, terutama dalam kerangka mengadaptasi perkembangan dan tuntutan zaman. Media konvensional hari ini, harus diakui telah tunduk pada media online yang tengah berjaya, yang justru tidak diatur secara spesifik dalam konstitusi. Yang paling penting lagi, bahwa amandemen UU Pers, harus memberi kepastian hukum terhadap kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Dewan Pers, sebagai satu-satunya lembaga yang diakui oleh negara, sehingga tidak muncul dewan pers tandingan yang justru membuat insan pers semakin salah jalan bahkan salah kaprah. Sehebat-hebatnya Dewan Pers, se tangguh apapun Dewan Pers, tidak selayaknya dibebani tugas yang berat. Negara, terutama lembaga legislatif di DPR-RI, harus bangun dari tidur panjangnya untuk mulai mewacanakan amandemen UU Pers. Begitu pula, Dewan Pers yang selama ini tampil seperti “Nafsu besar tenaga kurang”, sejatinya pada momentum Hari Pers Nasional tahun 2021 ini, tidak lagi terjebak pada kegiatan seremonial belaka, sehingga lupa akar persoalan yang substansial. (***)

%d blogger menyukai ini: