Oleh :

M. Rustam Tilome,S.Ag,M.Si
Sekretaris Majelis Pakar
Lembaga Adat Provinsi Gorontalo

Pranala.co.id-Hulontalo-Limutu, Limutu Hulontalo sejak perjanjian POPA-EYATO memiliki tradisi memelihara, merawat dan melestarikan adat istiadat Dua Pohalaa.

Ini adalah salah satu butir kesepakatan perjanjian perdamaian Hulontalo-Limutu, Limutu-Hulontalo POPA-EYATO yang terjadi pada abad ke-17 sebelum Raja Eyato diasingkan oleh Kolonial Belanda ke Ceylon atau Srilangka pada tahun 1679.

Memeihara, merawat dan melestarikan adat dan Budaya Limutu-Hulontalo, Hulontalo-Limutu adalah pekerjan berat yang harus dilakukan oleh Dua Pohalaa.

Oleh karena begitu mulianya mengelola Peradatan dan Budaya Hulontalo-Limutu, Limutu-Hulontalo apalagi pada masa itu kesulitan dalam masalah SDM dibidang Adat dan Budaya. Untuk melakukan pekerjan yang suci dan mulia ini, maka dibentuklah kelompok khusus untuk memelihara, merawat dan melestarikan Adat dan Budaya Dua Pohalaa ini (SUMBER : SEJARAH LISAN OLEH : NETI ABDULLAH TAHUN 1971-1973 DESA SINOMBAYUGA BOLSEL).

Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah Dewan Adat dan Lembaga Adat Disatukan?

Pertanyaan ini adalah sesuatu yang sangat menantang ketika akhir-akhir ini ada yang mempersoalkan kedua insitusi ini sehingga keluar ungkapan bahasa yang tidak elok, bahkan ada ucapan yang bernada ancaman yang ditujukan kepada kedua institusi lembaga adat ini.

Sungguh sangat disayangkan.
Nah, mari kita urai satu persatu keberadaan kedua insitusi pegelola Adat dan Budaya Duluwo Limo lo Pohalaa ini.

Dewan adat yang sudah 51 tahun berkutat dalam hal perawatan dan pelestarian Adat dan Budaya Gorontalo tidak bisa diabaikan begitu saja dan sungguh sangat luar biasa kiprah dari Dewan Adat ini.

Telah banyak Buku yang ditulis oleh Bapak DR. Alim Niode Sekretaris Dewan Adat bahkan sudah diterjemahkan oleh Penulis asing. Ini adalah kekayaan masyarakat Gorontalo dibidang adat dan budaya yang tidak bisa dibantah dan pasti menjadi catatan penting dalam peristiwa sejarah perjalanan Adat dan Budaya Gorontalo.

Sementara Lembaga Adat Provinsi Gorotalo lahir berasarkan PERDA NO.2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT.
PERDA ini dibuat tidak asal jadi karena sudah dipikirkan secara matang ketika PERDA ini dilaksanakan.

Untuk menjaga kesinambungan PERDA ini maka diterbitkan SK.Gubernur No : 187/1/V/2023, Tanggal 9 Mei 2023, Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT PROVINSI GORONTALO PERIODE 2023-2028.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Gubernur yang ditandatangani PJ.Gubernur Bapak Hamka Hendra Noor, maka sempurnalah keberadaan Lembaga Adat Provinsi Gorontalo.

Pertanyaannya terus bagaimana dengan Dewan Adat setelah lahirnya Lembaga Adat. Menurut penulis bahwa keberadaan Dewan Adat dan Lembaga Adat harus dijaga oleh Pemerintah tentang kesinambungannya.

Biarkan dua intitusi Adat ini berjalan sesuai Tupoksinya masing-masing sambil memperbaiki kekurangannya. Karena dari sekian banyak persoalan Adat dan Budaya Gorontalo tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri oleh Lembaga Adat atau Dewan Adat sendiri tanpa ada wadah yang lain mengambil peran.

Untuk meyakinkan kita dalam mengelola Peradatan dan Budaya Gorontalo, marilah kita berkaca pada Provinsi Papua.

Di Provinsi Papua ada yang dinamakan Dewan Adat Papua berkedudukan di Biak dengan Ketuanya Mananwir Yarangga.

Sedang Lembaga Adat Papua yang dibentuk Pemerintah menempatkan mendiang Theys Hiyo Eluay sebagai Pemimpin Lembaga Adat Papua pertama sekitar tahun 1980.

Kehadiran Lembaga Adat Papua dan Dewan Adat Papua haruslah menjadi cermin bagi kita, bahwa kehadiran Lembaga Adat Provinsi Gorontalo dan keberadaan Dewan Adat tidak perlu dipertentangkan karena kedua institusi pelayan Adat dan Budaya Gorontalo ini memiliki misi yang jelas untuk mempertahankan Adat dan Budaya Duluwo Limo lo Pohalaa serta melestarikannya.

Kalau diperhatikan kehadiran Lembaga Adat dan Dewan Adat Papua semata-mata melindungi hak-hak dasar orang Papua terutama menyangkut hak adat dan tanah adat Papua. Dan ini persis sama dengan pengelolaan adat dan budaya masyarakat Gorontalo. Tapi Papua lebih fokus pada persoalan tanah adat.

DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK MASYARKAT ADAT

Pasal 13 : Masyarakat adat mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan, dan mewariskan kekayaan adat dan budaya pada generasi yang akan datang, sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusastraan, dan untuk menandakan serta menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat dan orang-orang.

Deklarasi PBB tentang masyarakat adat terlalu berat untuk dilaksanakan. Hal ini bisa dilakukan tergantung kesiapan para pengelola adat dan budaya dilingkungan dan wilayah masing-masing.
Deklarasi PBB yang terdapat pada pasal 13 ini senafas degan pasal 6 point (b). tentag tugas Lembaga adat Provinsi Gorotalo berbunyi melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan adat istadat, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah.

Pada pasal 31 Deklarasi PBB tentang masyarakat adat, berbunyi : “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya , termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka”

Pasal 31 Deklarasi PBB tentang masyarakat adat ini cukup padat dan rumit. Sehingga tugas-tugas pengelolaan adat dan budaya dikawasan manapun didunia ini tetap menjadi beban berat bagi para penanggujawab adat dan budaya serta membutuhkan kesiapan para pengelolanya.

Dalam Perda No.2 tahun 2016 Pasal (6), berbunyi : “Lembaga adat menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyetif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Pasal ini mewajibkan Lembaga Adat berperan untuk menjaga hubungan yang baik antara Lembaga adat dengan Dewan adat serta menjaga hubungan yang harmonis degan pemerintah”

Dengan beberapa uraian diatas, memungkinkan Lembaga Adat dan Dewan Adat berjalan bersama-sama dengan tupoksi yang berbeda dalam memperbaiki tatanan adat dan budaya masyarakat Gorontalo yang lebih baik.- (RT)

%d blogger menyukai ini: