Pranala.co.id-Aksi damai yang disuarakan oleh puluhan pemuda Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek direspon cepat oleh Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro.

Pemerintah daerah dalam hal ini Sekda Suleman Lakoro memberikan lampu hijau pada pergerakan sejumlah tokoh mayarakat yang didasari aspirasi sebagian besar masyarakat Tutuwoto yang notabene tak ingin kepemimpinan AK atau Kades aktif Tutuwoto saat ini.

“Kami sudah menerima banyak laporan dari warga Tutuwoto terkait hal-hal yang diduga telah merugikan rakyat dari tahun ke tahun di masa kepemimpinan AK di Desa Tutuwoto. Kami juga sudah banyak menerima laporan soal penyalahgunaan wewenang Dana Desa , kebijakannya yang hanya pro keluarga dan masih banyak lagi” ujar Sekda Suleman Lakoro.

Sekda juga mengaku sudah mendengar informasi yang bersangkutan pernah berurusan dengan Pihak APH.

Selain itu Sekda mengaku sudah pernah mengundang Kades Tutuwoto pada tahun lalu untuk dimintai klarifikasi atas laporan warga,bahkan sudah pernah melayangkan surat teguran pada AK sehubungan dengan penyegelan Kantor Desa oleh warga yang terjadi tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2021 ungkap Sekda, Kades AK terlibat kasus pribadi hingga berurusan dengan pihak APH. Saat itu juga, Sekda mengaku telah melayangkan surat teguran ke-2 dengan harapan agar Kades AK tidak lagi melakukan hal-hal yang menuai persoalan serius.

Kini di 2023, lagi lagi AK menjadi viral karena didiga menggunakan dana Bumdes untuk kepentingan yang belum bisa di pertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal itu Sekda Suleman Lakoro menegaskan siap menindak tegas terhadap Kades yang tidak patuh dan tidak amanah.

“Kami kapan saja akan tegas pada oknum Kades yang tak mau patuh dan tak amanah dan bila terbukti siap siap kami berhentikan ” tegas Suleman

Untuk itu mantan Asisten I bidang Pemerintahan ini membuka ruanh pada BPD Tutuwoto untuk menggunakan haknya sebagai wakil masyarakat di desa untuk merekomendasikan pemberhentian Kadesnya

Sekda menegaskan, BPD yang paling memahami dan mengetahui seluruh tindak tanduk Kades dan untuk itu ia mempersilahkan BPD melakukan mekanisme pemberhentian Kades sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bila semua sudah di tempuh secara regulasi oeh BPD dan telah memutuskan pemberhentian Kades Tutuwoto melalui tahapan Musyawarah tentu ini akan menemui final eksekusi” jelasnya.

Untuk itu Sekda mengharapkan BPD untuk bergerak berdasarkan bukti dan jika sudah dipenuhi semuanya, maka tidak menunggu waktu yang lama untuk memberhentikan yang bersangkutan.

“Jika BPD sudah melakukan proses dan mekanisme di desa pasti kami tak akan menunggu waktu yang lama untuk memberhentikan Kades Tutuwoto” ujar Sekda di ruang kerjanya, Selasa (24/1).(MM)

%d blogger menyukai ini: