Pranala.co.id-Seiring akan berakhirnya masa jabatan beberapa Kepala Daerah,di Indonesia pada 2022, berbagai usulan, kajian dan wacana terkait opsi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, terus bergulir dan disuarakan oleh berbagai kalangan.

Salah satunya, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengatakan, alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, adalah memperpanjang masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini.

Hal itu dikemukakan Djohermansyah Djohan dalam Diskusi Bentuk Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah tahun 2022 dan 2023 yang diselenggarakan Institut Otonomi Daerah ,Kamis (10/2/2022) di Jatinangor Bandung.

Djohermansyah Djohan seperti dilansir harian umum Kompas, Kamis (10/2) beralasan, pengangkatan penjabat Kepala Daerah dalam waktu yang cukup lama teramat riskan, karena mereka para penjabat akan menghadapi persoalan yang tak mereka kuasai di daerah.

Hal senada juga dikemukakan Direktur
Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, sebagaimana yang dilansir kompas.com, Kamis (13/1/2020).

Feri Amsari berpendapat, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga Pemilu Serentak 2024 menjadi opsi paling baik.

“Menurut saya, itu opsi paling baik dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah menuju Pemilu Serentak 2024,” kata Feri seperti dikutip kompas.com

Ia beralasan, dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah, proses pembangunan dan tata kelola kebijakan daerah dapat terus berlanjut.

Kemudian, menghindari prasangka masuknya kepentingan politik pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan daerah yang dapat dimanfaatkan presiden dan partai koalisi pemerintah menuju Pemilu 2024.

“Dan tidak membebani sumber daya manusia pada kementerian dan lembaga di pusat dan daerah karena pejabat eselonnya ditarik untuk pekerjaan lain,” ujarnya.

Menurut Feri, presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Ia menilai, tiga dasar presiden untuk mengeluarkan perppu terpenuhi.

Adapun tiga dasar presiden bisa mengeluarkan perppu yaitu, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat undang-undang tapi tak memadai.

“Dari tiga alasan perppu itu, presiden dapat mengeluarkan perppu,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 101 kepala daerah di Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya pada 2022, 7 diantaranya adalah jabatan Gubernur/Wakil Gubernur.(Ali Mobiliu)

%d blogger menyukai ini: