Pranala.co.id, Gorontalo – Kabupaten Gorontalo mengikuti Verifikasi Data Kabupaten Kayak Anak. Selaku Ketua P2TP2A Kabupaten Gorontalo, Prof. Fory Naway menjelaskan tentang pendampingan pernikahan dini, yang turut dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD.

Ketua P2TP2A membeberkan beberapa hal, termasuk pernikahan dini. Pernikahan dini pada saat ini sudah masuk klaster ke-2, sehingga pihaknya melalui kerjasama dengan KEMENAG, KUA, Pengadilan Agama yang terkait dengan undang-undang, mereka selalu dilibatkan dalam pencegahannya dan melakukan sosialisasi. Kata Ketua P2TP2A Kabupaten Gorontalo Fory Naway saat di wawancarai, senin (6/6/2022).

Lebih lanjut kata Fory, adapun beberapa pihak pusat pembelajaran keluarga, P2TP2A, P3A, dan melalui UPTD diseluruh lintas sektor, sering melakukan sosialisasi dari tingkat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

“Bahkan kalau ada yang terjadi, kita berupaya untuk meminimalisirnya, seperti mengundang orang tuanya, untuk diberikan pemahaman tentang reproduksi, dan ini juga termasuk dengan Dinas Kesehatan juga penanganan saat melahirkan,” ujarnya.

Fory Naway juga menjelaskan, anak usia dini ini biasanya rentan terhadap penyakit, khususnya perempuan yang sering menjadi korban. Pihaknya, kini sering menangani hal tersebut tidak hanya di wilayah perkotaan, juga marak terjadi di wilayah pedesaan. Hal tersebut sering didapati pihaknya pada saat mendatangi wilayah pedesaan.

“Tadi juga disinggung tentang bagaimana Puspaga berkolaborasi dengan seluruh lintas. Dengan wartawan, pihak kejaksaan, itu sudah ada penerbitan terhadap kerjasama sayang anak, Jaksa Sahabat Anak, Wartawan Sahabat Anak, kenapa harus ada? karena isu kerentanan terhadap kekerasan ini, baik dari kekerasan seksual, itu tidak bisa di ekspos (publikasikan), ini juga termasuk ranah privasi, apalagi masa depan terhadap anak yang perlu kami pertimbangkan juga. Ketika dia ketimpa musibah, kami tidak bisa menyalahkan oknum, akan tetapi kami wajib melapor, dan mendampingi anak tersebut bersama forum anak,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, ketika kami tidak mendampingi kasus terhadap anak, serta tidak memberikan pembinaan, kasus seperti ini akan bisa berlarut-larut bahkan terbiarkan. Sehingga, kami dari Puspaga menyiapkan pendampingan khusus untuk psikologisnya.

“Jadi secara internal yang menjadi korban ini, harus ada pendampingan khusus, untuk psikologisnya, agar anak tersebut yang menjadi korban dapat menerima dengan catatan tidak boleh di ekspos, akan tetapi melalui hukum, pelakunya wajib di presur kasusnya,” pungkasnya.

Pewarta : Agung Nugraha

%d blogger menyukai ini: